Serang, Bantentv.com — Pemerintah Provinsi Banten resmi membatasi jam operasional truk tambang di sejumlah ruas jalan arteri.
Pembatasan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 567 Tahun 2025 tentang Penetapan Pembatasan Jam Operasional dan Jalur Lalu Lintas untuk Kendaraan Angkutan Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan di Wilayah Provinsi Banten.
Sesuai keputusan tersebut, truk tambang hanya boleh beroperasi antara pukul 22.00–05.00 WIB setiap hari.
Selain pembatasan waktu, pemerintah juga menetapkan sejumlah jalur yang boleh dilalui kendaraan tambang.
Baca Juga: Operasional Truk Tambang Dibatasi, Ini Kebijakan Gubernur Banten
Kebijakan ini diberlakukan untuk menekan kemacetan, menjaga keselamatan pengguna jalan, dan meminimalkan kerusakan infrastruktur akibat aktivitas kendaraan berat.
Daftar Jalur yang Dibatasi Operasional Truk Tambang di Banten
1. Kota Cilegon
- Jalan Serdang – Bojonegara – Merak (jalan nasional)
- Jalan Raya Cilegon (jalan nasional)
- Jalan Raya Serang (jalan nasional)
- Jalan Batas Kota Cilegon – Pasauran (jalan nasional)
- Jalan Lingkar Selatan Cilegon (jalan kota)
2. Kabupaten Serang
- Jalan Serdang – Bojonegara – Merak (jalan nasional)
- Jalan Batas Kota Cilegon – Batas Kota Serang (jalan nasional)
- Jalan Batas Kota Cilegon – Pasauran (jalan nasional)
- Jalan Batas Kota Serang – Batas Kabupaten Serang/Tangerang (jalan nasional)
- Jalan Cikande – Rangkasbitung (jalan nasional)
- Jalan Batas Kabupaten Serang – Batas Kota Pandeglang (jalan nasional)
- Jalan Raya Palka (Palima – Pasar Teneng) (jalan provinsi)
- Jalan Banten Lama – Pontang (jalan provinsi)
- Jalan Pontang – Jenggot (jalan provinsi)
- Jalan Lingkar Selatan Cilegon (jalan kota)
3. Kota Serang
- Jalan Raya Cilegon (jalan nasional)
- Jalan Letnan Jidun (jalan nasional)
- Jalan Tb. Suwandi (jalan nasional)
- Jalan Abdul Hadi (jalan nasional)
- Jalan KH. Abdul Fatah Hasan (jalan nasional)
- Jalan Sudirman (jalan nasional)
- Jalan Raya Pandeglang (jalan nasional)
- Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto (jalan nasional)
- Jalan Syekh Moh. Nawawi Albantani (Pakupatan – Palima) (jalan provinsi)
- Jalan Banten Lama – Pontang (jalan provinsi)
- Jalan Lopang – Banten Lama (jalan provinsi)
4. Kabupaten Lebak
- Jalan Cikande – Rangkasbitung (jalan nasional)
- Jalan By Pass Rangkasbitung (Jl. Soekarno Hatta) (jalan nasional)
- Jalan Batas Kota Pandeglang – Batas Kota Rangkasbitung (jalan nasional)
- Jalan Muara Binuangeun – Simpang (jalan nasional)
- Jalan Simpang – Bayah (jalan nasional)
- Jalan Raya Cikande (Jl. Otto Iskandardinata Rangkasbitung) (jalan nasional)
- Jalan Raya Cipanas (Rangkasbitung) (jalan nasional)
- Jalan Batas Kota Rangkasbitung – Cigelung (jalan nasional)
- Jalan Maja – Koleang (jalan provinsi)
- Jalan Maja – Citeras (jalan provinsi)
- Jalan Ciruas – Petir – Warunggunung (jalan provinsi)
- Jalan Picung – Malingping – Simpang (jalan provinsi)
- Jalan Gunungkencana – Malingping (jalan kabupaten)
- Jalan Banjarsari – Cirinten (jalan kabupaten)
- Jalan Rangkasbitung – Sajir (jalan kabupaten)
- Jalan Maulana Hasanudin (jalan kabupaten)
- Jalan Rangkasbitung – Gajrug (jalan kabupaten)
5. Kabupaten Pandeglang
- Jalan Pasauran – Labuan (jalan nasional)
- Jalan A. Yani (Labuan) (jalan nasional)
- Jalan Labuan – Simpang Labuan (jalan nasional)
- Jalan Simpang Labuan – Saketi (jalan nasional)
- Jalan Simpang Labuan – Cibaliung (jalan nasional)
- Jalan Cibaliung – Cikeusik – Muara Binuangeun (jalan nasional)
- Jalan Citeureup – Tanjung Lesung (jalan nasional)
- Jalan Batas Kota Pandeglang – Batas Kota Rangkasbitung (jalan nasional)
- Jalan Raya Serang (Pandeglang) (jalan nasional)
- Jalan Batas Kabupaten Serang – Batas Kota Pandeglang (jalan nasional)
- Jalan Tanjung Lesung – Sumur (jalan provinsi)
- Jalan Saketi – Picung (jalan provinsi)
- Jalan Picung – Munjul (jalan provinsi)
6. Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan
- Seluruh jaringan jalan di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Dalam Kepgub tersebut, pengawasan dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten dengan melibatkan kepolisian, TNI, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Terdapat dua dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan. Yaitu Perda Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Dalam Perda tersebut, pelanggar pembatasan lalu lintas di jalan provinsi menurutnya dapat dikenai sanksi kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp 50.000.000.
Sementara di jalan nasional, pelanggaran terhadap rambu atau marka jalan dikenai sanksi kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000.
Adapun bagi yang tidak mematuhi perintah petugas polri, dikenakan sanksi kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal Rp 250.000.