Bantentv.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN 2026 tetap dirancang ekspansif. Fokus utamanya adalah pada penguatan layanan kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Menkeu dalam rapat konsultasi pemerintah bersama DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 9 Februari 2026. Rapat tersebut membahas perbaikan tata kelola Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JKN).
Menkeu mengungkapkan anggaran kesehatan dalam APBN 2026 mencapai Rp247,3 triliun, meningkat 13,2 persen dibanding tahun sebelumnya.
“Pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat,” ujar Purbaya.
Baca Juga: DPR Pastikan Layanan BPJS PBI Tetap Berjalan, Iuran Ditanggung Pemerintah
Selain itu, belanja negara sebesar Rp897,6 triliun akan disalurkan langsung kepada masyarakat melalui berbagai program. Program tersebut termasuk Makan Bergizi Gratis, subsidi energi, KUR, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN bagi 96,8 juta orang.
Pemerintah juga tengah menyiapkan kebijakan penghapusan piutang dan denda iuran JKN bagi peserta PBPU dan BP Kelas III. Kebijakan ini bertujuan mendorong kepesertaan aktif dan keberlanjutan program.
Menanggapi polemik penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI JKN pada Februari 2026, Menkeu mendorong pemutakhiran data dilakukan bertahap. Selain itu, proses ini harus disertai masa transisi.
“Masyarakat harus diberi waktu untuk menyesuaikan diri, sehingga tidak kehilangan akses layanan kesehatan secara mendadak,” tegasnya.