Bantentv.com – Saat itu, Dedi Mulyadi baru menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat (Jabar). Gebrakannya terdengar sampai seantero negeri. Melalui konten-konten yang disajikan di kanal Youtube banyak ide dan gagasan mencuat secara spontan.
KDM alias Kang Dedi Mulyadi sapaan akrabnya, kala itu menyerukan agar sekolah swasta membebaskan biaya untuk ijazah siswa yang masih tertahan.
Sebagai kompensasinya, tunggakan para siswa akan jadi tanggungan Pemprov Jabar. Kebijakan itupun disambut dengan gembira oleh seluruh kepala sekolah swasta.
Namun tidak disangka, lain di mulut lain di hati. Kebijakan tersebut hanya isapan jempol belaka.
Ketua Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKKSMKS) Provinsi Jawa Barat Acep Sundjana mengatakan, tunggakan untuk ijazah yang tertahan di sekolah swasta se- Jawa Barat nilainya tembus Rp1 triliun.
Namun, uang kompensasi untuk pembebasan ijazah para siswa yang punya tunggakan tidak kunjung terwujud. Padahal ijazah yang tadinya tertahan sudah diberikan kepada siswa.
Acep menuturkan, operasional siswa SMK beda dengan SMA. Sebab untuk kebutuhan siswa yang bersekolah di SMK ada kebutuhan praktek dan sejenisnya.
“Bahkan dulu itu tercatat, satu sekolah di Garut itu tunggakan bisa tembus Rp2 miliar. Itu untuk satu sekolah,” ujar Acep, dikutip dari Jabar Ekspres.
Siasat Ganti Kompensasi Ijazah dengan BPMU
Dalam perjalanannya, kompensasi dana pembebasan ijazah hilang bagai tertiup angin. Suara protes untuk menagih janji Gubernur Jawa Barat pun disuarakan.
Akan tetapi, janji tinggal janji. Dengan alasan keterbatasan anggaran, kompesasi pembesasan ijazah hanya omong kosong belaka. FKKS SMK dan SMA Swasta menyuarakan protes.
Namun upaya itu terbungkam oleh nada ancaman dari kang Dedi Mulyadi yang akan melakukan audit pemberian dana hibah progam Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU).
Seluruh kepala swasta terdiam. Gertakan KDM ternyata manjur. Sebagai gantinya program BPMU akan cair sebagai pengganti kompensasi pembebasan ijazah.
Sejarah Program BPMU Jabar
Program BPMU sendiri sebelumnya memang sudah bergulir sejak 2017 silam pada zaman gubernur sebelumnya. Bantuan dana ini diberikan untuk siswa sekolah swasta.
Awalnya bantuan diberikan dengan nilai Rp200.000 per siswa. Kemudian tiap tahun terus mengalami kenaikan menjadi Rp600.000 per siswa.
Dengan begitu, perolehan tiap sekolah swasta untuk program BPMU akan berbeda. Tergantung dari banyaknya jumlah siswa.
FKKS awalnya menolak kompensasi dana pembebasan ijazah diganti dengan Program BPMU. Namun karena ada gertakan dari gubernur akhirnya dengan terpaksa menerima kenyataan pahit itu.
Realisasi dana pembebasan ijazah sampai sekarang tidak pernah terdengar yang ada hanya pencairan BPMU.
Bahkan, seolah-olah pencairan BPMU jadi syarat agar SMA dan SMK sekolah swasta harus bebaskan ijazah siswa. “Memang tidak tertulis, tapi seolah-olah menjadi prasyarat agar cair,” seloroh Acep.
Untuk SMK Swasta di Jabar sudah banyak yang menyerahkan tunggakan ijazah dengan harapan agar BPMU cair.
Akan tetapi, sekolah swasta tetap kerepotan dan tidak tahu harus mencari dari mana menutupi tunggakan ijazah yang jumlahya mencapai miliaran rupiah itu.
Di sisi lain, ketika ijazah siswa tertahan, wali murid banyak yang tidak menuntaskan kewajibannya. “Boro-boro. Kami kan juga serba salah. Ijazah tak diserahkan salah BPMU tak cair. Tapi saat diserahkan, wali murid juga tak mungkin bayar tunggakan,” cetusnya.
Acep menjelaskan, dana program BPMU nilainya tidak cukup untuk mengcover kebutuhan operasional sekolah. Bahkan jika dibandingkan dengan bantuan untuk sekolah negeri sangat timpang.
“Saya sih masih berharap semoga ada solusi terbaik terkait masalah ini. Sehingga sekolah swasta tidak dirugikan,’’ pungkas Asep.
SMA Swasta Bernasib Sama
Ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat Ade D Hendriana turut mengomentari mengenai janji Gubernur Jawa Barat yang akan memberikan kompensasi pembebasan ijazah siswa.
Menurutnya, pada prakteknya, tidak ada kucuran anggaran khusus, tapi yang ada pencairan dana BPMU.
Saat ini bisa dibilang hampir semua sekolah swasta sudah menyerahkan ijazah yang sempat tertahan. “Paling tinggal masalah teknis. Siswa susah dihubungi, alamat pindah atau sudah meninggal,” katanya, Senin, 7 Oktober 2025.
Ade melanjutkan, penyerahan itu juga bukan tanpa alasan. Sekolah ‘terpaksa’ menuntaskan hal tersebut karena seolah-olah menjadi prasyarat agar BPMU bisa cair. “Semacam jadi prasyarat pencairan BPMU 2025,” katanya.
Menurut Ade memang tidak ada alokasi anggaran khusus dari Pemprov Jabar terkait pembebasan ijazah. Yang ada hanyalah konversi dari pencairan BPMU tersebut.
Masih kata Ade, jika ditaksir sebenarnya tunggakan terkait penahanan ijazah itu nilainya cukup besar. Totalnya itu tembus sekitar Rp 3 triliun. Di rekap data SMA Swasta saja ada di angka sekitar Rp 1,2 triliun.
Sementara nilai kucuran BPMU dari Pemprov Jabar di 2025 tentu tak sebanding dengan nilai tunggakan tersebut. Anggaran BPMU hanya di kisaran Rp600 miliar.
Penyalurannya juga telah berjalan. Dalam kesempatan itu, Ade juga menyayangkan terkait wacana penghapusan BPMU pada tahun anggaran 2026 dan akan diganti menjadi Beasiswa.
Menurut Ade, langkah itu jika benar maka akan berseberangan dengan MoU yang sempat dibuat. Pihak sekolah swasta bersepakat untuk menyerahkan ijazah asal BPMU tetap disalurkan atau tidak menjadi beasiswa.
Dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menjelaskan singkat terkait polemik pencairan program pembebasan ijazah dan BPMU itu.
Menurutnya, sesuai arahan Gubernur Dedi Mulyadi memang tidak ada anggaran khusus untuk pembebasan ijazah. “Memang dikonversi dengan BPMU. Arahan Gubernur demikian,” jelasnya, Jumat, 24 Oktober 2025.
Purwanto menegaskan, tidak ada alokasi anggaran khusus untuk pembebasan ijazah, melainkan dikonversi melalui program BPMU sesuai arahan Gubernur.
Namun di balik kebijakan tersebut, muncul rumor baru yang mulai berembus di kalangan sekolah swasta, kabar bahwa program BPMU akan segera dihapus.
Apakah benar BPMU akan diganti dengan skema beasiswa baru?
Jawabannya akan diulas dalam artikel sambungan berikutnya:
“Rumor Kencang BPMU Dihapus!”