Bantentv.com – Gubernur Banten Andra Soni memimpin penyampaian komitmen percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC) bersama delapan provinsi di Indonesia.
Delapan provinsi tersebut meliputi Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan NTT.
Komitmen bersama ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan percepatan eliminasi TBC di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa 26 Agustus 2025.
Penandatanganan komitmen tersebut disaksikan Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menkes Budi Gunadi, dan Kepala KSP AM Putranto.
“Alhamdulillah, Banten mendapat apresiasi atas kinerja penanganan tuberkulosis,” ujar Gubernur Banten Andra Soni.
Sebagai tindak lanjut, Andra Soni akan menggelar rapat koordinasi kabupaten/kota untuk menyusun rencana aksi daerah eliminasi TBC.
Baca Juga: Gubernur Andra Soni Pastikan Distribusi BBM Subsidi di Banten Lebih Terkendali
Rapat Koordinasi Eliminasi Tuberkulosis dipimpin Mendagri Tito Karnavian. Ia menegaskan pentingnya komitmen penuh para kepala daerah.
“Kepala daerah harus menggunakan otoritasnya dan mengerahkan sumber daya untuk penanganan TBC,” ujar Tito Karnavian.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut angka kematian akibat TBC di Indonesia mencapai 125 ribu kasus per tahun.
Selain itu, jumlah masyarakat terpapar TBC mencapai satu juta orang per tahun. “Langkah awal adalah menemukan kasus,” jelas Budi.
Ia menambahkan, tanpa deteksi dini, TBC berpotensi terus menular luas. Karena itu, pencarian kasus menjadi prioritas nasional.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menegaskan, “Kasus TBC di Indonesia rangking kedua dunia setelah India. Penanganan harus serius,” tegasnya.
Di sisi lain, Pratikno menyoroti dampak sosial-ekonomi penderita TBC, termasuk penurunan produktivitas hingga kehilangan pekerjaan secara permanen.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan pemerintah daerah memasukkan TBC sebagai program prioritas dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah masing-masing.
“Selain itu, penguatan monitoring dan evaluasi harus berjalan hingga tingkat desa,” tutup Pratikno.
Editor: AF Setiawan