Pandeglang, Bantentv.com – Iis Nurlina, salah seorang peserta seleksi tenaga kerja di RSUD Labuan, melayangkan aduan kepada DPRD Provinsi Banten setelah diberhentikan secara sepihak oleh panitia rekrutmen. Keputusan tersebut disampaikan hanya satu hari setelah ia mulai bekerja.
Dalam aduannya, Iis berharap dapat kembali bekerja di RSUD tersebut, mengingat ia telah menandatangani kontrak kerja dan meninggalkan pekerjaannya yang lama demi posisi tersebut.
“Sudah sempat masuk kerja satu hari, tapi kemudian diberhentikan secara sepihak lewat telepon. Harapannya, semoga saya yang dirugikan ini, yang telah meningalkan pekerjaan sebelumnya, sudah tanda tangan kontrak, semoga bisa dipekerjakan kembali,” tutur Iis.
Merespons keluhan tersebut, Komisi I DPRD Banten segera mengadakan pertemuan yang melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta panitia seleksi RSUD Labuan dan RSUD Cilograng.
Baca juga: Gubernur Andra Soni Resmikan UPTD RSUD Labuan
Langkah ini diambil agar kasus serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. Umar Bin Barmawi, Sekretaris Komisi I DPRD Banten, menyatakan keprihatinannya terhadap kejadian ini dan menegaskan pentingnya solusi adil dari Pemerintah Provinsi Banten.
“Kami prihatin ketika ada masyarakat yang dia telah dinyatakan diterima, kemudian sudah hadir satu hari dan selanjutnya ada sanggahan serta keputusan bahwa yang bersangkutan diberhentikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Aan Fauzan Rahman selaku Kabid Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan, dan Kinerja Kepegawaian BKD Banten, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil akhir dari proses penilaian yang dikelola Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ia juga memastikan bahwa peserta yang merasa dirugikan sudah masuk dalam proses sanggah yang resmi.
“Kita lakukan penangguhan dulu, kalau memang ternyata dari hasil pengelolaan data terakhir yang bersangkutan pencapaiannya masih di atas dan memenuhi kriteria formasi, ya pasti lulus,” ujarnya menegaskan.
RSUD Labuan menjadi sorotan karena dinamika proses rekrutmen yang dinilai belum transparan sepenuhnya. Meski RSUD merupakan fasilitas layanan publik yang sangat penting bagi masyarakat, proses seleksi pegawai di dalamnya perlu berjalan dengan adil dan profesional.
Harapannya, keputusan pleno yang akan digelar dalam waktu dekat dapat memberikan kejelasan bagi para peserta, termasuk Iis Nurlina, yang masih menanti kepastian nasibnya di RSUD tersebut.
Siti Anisatusshalihah