Serang, Bantentv.com – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh sejumlah mahasiswa di depan gedung DPRD Provinsi Banten ricuh, terjadi aksi saling dorong antara massa aksi dan aparat kepolisian.
Diketahui aksi unjuk rasa itu digelar bertepatan dengan sidang rapat paripurna istimewa hari ulang tahun (HUT) ke-25 Banten, pada Sabtu, 4 Oktober 2025.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang, Dadang Suzana melontarkan kritik tajam terhadap ketimpangan pendapatan, antara rakyat dengan para pejabat di Provinsi Banten.
“Setelah Banten memisahkan diri pada tahun 2000, bicara soal infrastruktur, Pendidikan, kesehatan, stunting pengangguran dan lain-lain, hari ini belum terealisasikan,” ujar Dadang.
Baca Juga: Ricuh Saat Tarik Mobil, Debt Collector dan Polisi Terlibat Adu Mulut
Selain itu, mereka juga menilai selama 25 tahun berdiri, kebijakan pembangunan di Banten masih belum menyentuh pemerataan kesejahteraan.
“Adanya yang digaris bawahi oleh GMNI, ini bagaimana ketimpangan pendapatan antara rakyat dan pejabat ketika kita bedah gaji eselon I bisa mengantongi Rp75 juta ditambah Rp15 juta, sementara eselon II mendapatkan Rp55 juta ditambah Rp15 juta. Ini sangat timpang dibanding rata-rata pendapatan masyarakat Banten yang hanya sekitar Rp4 juta, dan itu pun tidak semua bekerja,” kata Dadang.
Pembangunan hanya berfokus pada infrastruktur fisik, namun tidak menyelesaikan masalah pengangguran, kemiskinan, dan Pendidikan. Banten bahkan masuk 4 besar provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia.
Editor : Erina Faiha