Bantentv.com – Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghentikan sementara penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Kebijakan tersebut dilakukan untuk melaksanakan audit menyeluruh terhadap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program tersebut.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan penghentian sementara program dimanfaatkan untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan MBG, mulai dari kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga tata kelola internal lembaga.
“Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi,” ujar Agustina.
Baca Juga: Kejagung Bakal Periksa Seluruh Pengadaan BGN, Usut Dugaan Korupsi Program MBG
Menurutnya, audit menjadi bagian dari upaya perbaikan menyeluruh yang tengah dilakukan BGN. Langkah tersebut juga berkaitan dengan kebijakan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat program MBG.
BGN saat ini lebih memprioritaskan agar bantuan gizi benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan, bukan sekadar memperbanyak jumlah dapur yang beroperasi.
“Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” katanya.
Selain kualitas layanan, kondisi dapur menjadi salah satu aspek yang akan diperiksa karena berpengaruh langsung terhadap mutu makanan yang diterima peserta program.
“Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik,” ujarnya.
Baca Juga: Korwil BGN Lebak Apresiasi Dukungan Masyarakat, Program MBG Kini Berjalan Lancar‎
BGN juga tengah membenahi sistem data penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran. Untuk mendukung proses tersebut, koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang memiliki basis data kelompok sasaran terus diperkuat.
Di sisi lain, pemerintah juga mengevaluasi jumlah penerima manfaat MBG. Berdasarkan simulasi awal bersama sejumlah kementerian, terdapat kemungkinan pengurangan sekitar 8 juta penerima manfaat melalui skema refocusing.
Salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi menjadi prioritas adalah siswa SMA dari keluarga mampu.
“Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi,” kata Agustina.
Ia menegaskan, langkah tersebut dilakukan agar program lebih fokus kepada kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.
Baca Juga: Puluhan Siswa Keracunan Makanan Program MBG, BGN Minta Maaf dan Hentikan Operasional Dapur
Refocusing penerima manfaat juga diperkirakan akan berdampak pada kebutuhan anggaran program. Saat ini, pagu indikatif MBG tahun 2027 tercatat sebesar Rp270,2 triliun untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat.
Namun, angka tersebut masih berpotensi berubah seiring proses evaluasi yang masih berlangsung.
“Kemungkinan besar pasti akan berkurang (kebutuhan anggaran MBG),” ujarnya.
Selain itu, BGN akan mengevaluasi skema insentif operasional SPPG yang selama ini diberikan secara merata sebesar Rp6 juta per hari. Ke depan, besaran insentif akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat dan kualitas layanan masing-masing dapur.
Editor : Erina Faiha