Bantentv.com – Pemerintah Republik Indonesia menetapkan status Siaga III di wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Abu Dhabi dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA).
Peringatan tersebut dikeluarkan KBRI Abu Dhabi pada 28 Februari 2026 dan diumumkan melalui akun media sosial resmi pada Minggu 1 Maret 2026.
Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika keamanan kawasan Timur Tengah.
Baca Juga: Ledakan Guncang Israel & Teluk, Iran Balas Serangan Israel–AS
Penetapan status Siaga III menyusul situasi regional yang dinilai belum sepenuhnya kondusif pasca serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Dalam keterangan resmi, keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi situasi keamanan regional serta kebutuhan peningkatan kesiapsiagaan dalam perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah Persatuan Emirat Arab.
Apa Arti Status Siaga III?
Dalam sistem perlindungan WNI di luar negeri, terdapat empat tingkatan status keamanan.
- Status Normal menunjukkan kondisi aman tanpa peningkatan risiko.
Status Siaga III berarti situasi umum masih normal, namun diperlukan peningkatan kewaspadaan. - Status Siaga II diberlakukan jika terjadi peningkatan risiko signifikan sehingga membutuhkan langkah kesiapsiagaan lanjutan.
- Sementara Siaga I menandakan kondisi darurat yang mengaktifkan rencana kontinjensi penuh demi keselamatan WNI.
Melalui penetapan Siaga III, KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai memastikan pelayanan dan perlindungan WNI tetap berjalan optimal.
Pemantauan situasi dilakukan secara berkelanjutan disertai komunikasi aktif kepada masyarakat Indonesia di wilayah akreditasi.
Imbauan untuk WNI di PEA
Perwakilan RI juga mengimbau WNI di Abu Dhabi, Dubai, dan sekitarnya agar tetap menjalin komunikasi aktif dengan pihak KBRI maupun KJRI.
WNI diminta menyiapkan tas siaga yang berisi dokumen penting seperti paspor, KTP, ijazah, serta barang kebutuhan mendesak lainnya.
Baca Juga: Sirene Darurat Berbunyi di Israel, Wilayah Udara Ditutup
Langkah tersebut dinilai penting sebagai bentuk kesiapsiagaan apabila terjadi situasi darurat yang memerlukan respons cepat.
Pemerintah menegaskan bahwa hingga saat ini situasi masih dalam kategori peningkatan kewaspadaan, namun belum memasuki tahap darurat.