Serang, Bantentv.com – Memasuki satu tahun kepemimpinan Andra Soni sebagai Gubernur Banten, aktivis antikorupsi Ade Irawan menilai terdapat corak kepemimpinan yang cukup menonjol, terutama dalam merespons keluhan masyarakat.
Sikap yang terbuka terhadap aspirasi publik dinilai menjadi nilai tambah, sekaligus modal penting dalam mendorong terwujudnya visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.
“Selama setahun, Gubernur Andra Soni hadir di masyarakat, mendengarkan keluhan publik, hadir di agenda-agenda publik, Gubernur sangat merespons berbagai keluhan publik,” kata Ade Irawan pada Kamis, 12 Februari 2026.
Menurut Ade, pendekatan tersebut membangun jembatan komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan warga. Dengan komunikasi yang terjalin, kebutuhan riil masyarakat dapat lebih cepat dipetakan dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang tepat.
Ia menambahkan, setelah mampu menyerap aspirasi, gubernur bersama jajaran aparatur perlu menentukan prioritas kebijakan yang paling mendesak.
Ketepatan menentukan prioritas akan mempercepat realisasi visi pembangunan yang berorientasi pada pemerataan dan prinsip antikorupsi.
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah kebijakan sekolah gratis bagi SMA, SMK, dan SKh swasta. Program ini dinilai menjadi pembeda dibandingkan kepala daerah lain.
Apalagi, Pemerintah Provinsi Banten tengah mengkaji penerapan sekolah gratis untuk Madrasah Aliyah. Namun demikian, Ade mengingatkan pentingnya pemerataan kualitas sumber daya manusia sebagai pekerjaan lanjutan.
“Bagaimana program ini bisa mendorong pada peningkatan kualitasnya, peningkatan pada sumber dayanya. Karena peningkatan SDM bisa mendorong meningkatnya IPM. Program sekolah gratis yg digagas Andra Soni salah satu pendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Banten menjadi 77,25 atau masuk kategori tinggi,” paparnya.
Baca Juga: Andra Soni Dorong Pembaruan Data Bansos demi Tepat Sasaran
Ia menekankan bahwa akses pendidikan gratis harus dibarengi peningkatan mutu, baik bagi siswa maupun tenaga pendidik.
Pemerintah provinsi diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kompetensi guru, termasuk di sekolah swasta, melalui pelatihan, workshop, dan akses pengembangan kapasitas.
Upaya ini sejalan dengan semangat antikorupsi karena tata kelola pendidikan yang baik akan memperkecil ruang praktik yang tidak transparan.
“Jadi, masyarakat mendapatkan akses pendidikan gratis dan juga mendapatkan peningkatan kualitas. Tujuannya adalah peningkatan kemampuan atau skil bukan hanya siswanya tapi tenaga pendidiknya,” paparnya.
Di sisi lain, Ade juga mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan dalam aspek pencegahan korupsi.
Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan apresiasi atas capaian nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) dan hasil Monitoring Controlling Surveillance Prevention (MCSP), upaya antikorupsi tetap harus diperkuat secara berkelanjutan.
Ia berharap fokus pada pemerintahan yang bersih tidak hanya menjadikan gubernur dekat dengan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong reformasi kebijakan yang berlandaskan prinsip antikorupsi.
Dengan rekam jejak Provinsi Banten yang pernah diwarnai isu korupsi, penguatan sistem pencegahan dan budaya antikorupsi dinilai menjadi kebutuhan bersama.
“Ini penting, mengingat rekam jejak atau track record Provinsi Banten terkait isu-isu korupsi. Agar pencegahan antikorupsi menjadi semangat dan perilaku bersama,” paparnya.