Serang, Bantentv.com – Peningkatan jumlah dapur umum MBG atau SPPG di wilayah Provinsi Banten, masih terkendala syarat teknis pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitas atau SLHS.
Berdasarkan data BGN Regional Banten, dari 400 SPPG yang berdiri di Banten, masih ada 200 dapur umum MBG lagi yang belum memiliki SLHS.
Atas dasar itu, Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah mendorong percepatan verifikasi terhadap SPPG oleh BGN. Hal ini dilakukan demi meratanya pemberian makan bergizi gratis hingga pelosok daerah.
Terlebih saat ini, pemerintah sudah menyederhanakan syarat pemenuhan sertifikasi higenis. Terutama perekrutan ahli gizi dapat diganti dengan ahli pangan. Hal ini untuk memastikan makanan yang disajikan bermutu sesuai SOP.
Baca Juga: Pastikan MBG Aman, Dinkes Lebak Lakukan Pengawasan SPPG
Dengan kemudahan syarat SLHS ini, Dimyati berharap program prioritas Presiden Prabowo Subianto bisa dinikmati seluruh pelajar di Banten pada 2026.
“Satgas untuk dapur SPPG, dapur untuk MBG itu memang, pertama harus airnya yang bagus, higenis, tentunya ahli gizi. Kalau nggak punya ahli gizi makanannya nanti beracun. Untuk itu saya mendorong percepatan verifikasi SPPG oleh BGN. Ini agar pemberian makan bergizi gratis dapat merata hingga pelosok daerah” ujar Dimyati.
Tidak hanya itu, Dimyati yakin bertambahnya jumlah SPPG yang beroperasi. Hal ini dapat menekan angka stunting dan meningkatkan daya tumbuh kembang anak, demi terwujudnya Indonesia Emas di 2045.
Editor : Erina Faiha