Bantentv.com – Setelah sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyinggung beberapa daerah yang dananya mengendap di bank pada rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di Kantor Kemendagri, beberapa waktu lalu, sejumlah Gubernur buka suara.
Diketahui, dalam rapat tersebut, Purbaya menyebut realisasi belanja yang lebih lambat membuat dana daerah menumpuk di perbankan hingga mencapai Rp234 triliun di bank.
“Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi,” ujar Purbaya.
Purbaya menyebut realisasi belanja APBD hingga September 2025 mencapai Rp712,8 triliun atau 51,3% dari total pagu Rp1.389 triliun. Angka ini, lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu.
“Artinya, perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Kalau kita rinci, belanja pegawai relatif stabil turun tipis 0,7%, tapi yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya Rp 58,2 triliun atau turun lebih dari 31%. Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja,” jelas Purbaya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, ada 15 Pemda dengan simpanan tertinggi di bank, berikut di antaranya:
| No | Nama Daerah | Nilai (Rp Triliun) |
|---|---|---|
| 1 | Provinsi DKI Jakarta | 14,6 |
| 2 | Provinsi Jawa Timur | 6,8 |
| 3 | Kota Banjarbaru | 5,1 |
| 4 | Provinsi Kalimantan Utara | 4,7 |
| 5 | Provinsi Jawa Barat | 4,1 |
| 6 | Kabupaten Bojonegoro | 3,6 |
| 7 | Kabupaten Kutai Barat | 3,2 |
| 8 | Provinsi Sumatera Utara | 3,1 |
| 9 | Kabupaten Kepulauan Talaud | 2,6 |
| 10 | Kabupaten Mimika | 2,4 |
| 11 | Kabupaten Badung | 2,2 |
| 12 | Kabupaten Tanah Bumbu | 2,11 |
| 13 | Provinsi Bangka Belitung | 2,10 |
| 14 | Provinsi Jawa Tengah | 1,9 |
| 15 | Kabupaten Balangan | 1,8 |
Dari 15 daerah tersebut, sejumlah Gubernur buka suara soal dana yang mengendap itu. Di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution.
“Jadi ada enggak duit yang Rp 4,1 triliun yang deposito? Tidak ada. Yang ada adalah pelaporan keuangan di tanggal 30 September, ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp 3,8 triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) di luar kas daerah, yang menjadi kewenangannya BLUD masing-masing,” tulis Dedi melalui unggahan pada Instagram @dedimulyadi71, Rabu, 22 Oktober 2025.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pola pembayaran APBD di Jakarta terjadi pada akhir tahun.
“Memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun,” ucap Pramono saat ditemui di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu 22 Oktober 2025.
Ia juga menyontohkan beberapa tahun ke belakang penyerapan anggaran digunakan untuk pembayaran akhir tahun seperti bulan November-Desember.
“Kami gunakan pembayaran-pembayaran di akhir bulan November dan Desember ini. Kurang lebih kebutuhannya sama dengan tahun 2023 maupun 2024, sekitar Rp 16 sampai dengan Rp 18 triliun,” lanjut Pramono.
Pramono juga menjelaskan untuk saat ini kondisi keuangan DKI Jakarta masih dalam keadaan baik. Pendapatan daerah dari pajak sudah memenuhi, bahkan sedikit melebihi target.
“Alhamdulillah pajaknya juga tercapai, terpenuhi sesuai dengan target, bahkan melebihi sedikit daripada target,” ungkap Pramono.
Sedangkan Gubernur Simatera Utara (Sumut) Bobby Nasution membantah adanya dana mengendap di bank.
Bobby mengatakan hingga kini Pemprov Sumut hanya memiliki rekening kas umum daerah (RKUD) di Bank Sumut. Adapun jumlah uang dalam RKUD tersebut mencapai Rp990 miliar.
“RKUD kita cuman satu ya di bank Sumut hari ini saldonya di sana Rp 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input atau seperti apa yang disampaikan (Menkeu) Rp3,1T,” jelasnya, Selasa 21 Oktober, dikutip dari Tribun Medan.
Adapun Bobby menjelaskan, anggaran yang digunakan itu, dipakai untuk berbagai kegiatan.