Bantentv.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyatakan pihaknya akan mengkaji kebijakan impor BBM yang hanya dilakukan melalui Pertamina.
Kajian ini, kata Qodari, bertujuan memberikan masukan sekaligus menjadi pembanding bagi kementerian terkait dalam menetapkan kebijakan.
“Mohon waktu, karena ini masih masa transisi. Isu ini juga baru muncul di media, jadi KSP akan lakukan kajian. Harapannya, hasil kajian ini bisa menjadi masukan, bahkan pembanding,” ujar Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 18 September 2025.
Menurut Qodari, setiap kebijakan pemerintah selalu lahir dari niat baik untuk kemajuan negara.
Namun, khusus untuk BBM, kebijakan tersebut sangat kompleks karena melibatkan banyak aktor dan dapat menimbulkan implikasi yang tidak diinginkan.
“Kebijakan itu lahir dari niat baik. Tapi karena masalah sosial ini kompleks dan aktornya banyak, kadang muncul implikasi yang tidak diharapkan,” jelasnya.
Qodari mengibaratkan kondisi tersebut seperti blind spot dalam berkendara, di mana ada titik buta yang luput dari perhatian.
Oleh karena itu, ia menekankan perlunya mekanisme untuk mengantisipasi blind spot tersebut sejak awal.
“Harapannya, blind spot bisa diidentifikasi sejak dini agar tidak menimbulkan pro kontra, kontroversi, atau kerugian di kemudian hari,” tegasnya.
Diketahui, sejak Agustus 2025 terjadi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, seperti Shell dan BP.
Kementerian ESDM menyebut kondisi ini terjadi karena pengelola SPBU swasta tidak mendapatkan tambahan kuota impor BBM.
Editor: AF Setiawan