Bantentv.com – Kelanjutan kasus temuan praktik kecurangan beras atau beras oplosan yang dilakukan sejumlah produsen besar, membuat Komisi IV DPR RI buka suara.
Menurut Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa mbak Titiek ini, pihaknya akan mengundang dan melakukan rapat dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman pada Rabu, 16 Juli 2025, terkait beras oplosan dan tidak sesuai mutu tersebut.
Agenda rapat ini cukup serius, yakni mengungkap kasus beras oplosan yang menyeret 212 merek beras dan merugikan konsumen sebesar Rp99 triliun.
“Hampir setiap minggu, kita di Komisi IV DPR pasti ada agenda rapat dengan Kementerian Pertanian (Kementan), pasti kita bahas masalah ini (beras oplosan). Ini jelas menyangkut kepentingan rakyat,” ujar Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa mbak Titiek tersebut, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Juli 2025.
Baca juga : Dampak Harga Kedelai Impor Naik, Produsen Tahu Kurangi Produksi dan Karyawan
Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan Nasional, sebanyak 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.
Anak mantan Presiden kedua, Soeharto ini mengaku sangat prihatin mendengar temuan Mentan Amran tentang maraknya peredaran beras oplosan. Apalagi, masyarakat harus mengalami kerugian hampir Rp100 triliun dari praktik culas yang menyeret ratusan perusahaan beras di Indonesia.
“Tentunya kita prihatin ya, zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos, perusahaan besar lagi, ya. Saya minta ini harus ditindak tegas. Supaya ada efek jera,” tegas Titiek.
Dirinya menyatakan, keberadaan beras oplosan jelas berdampak kepada tekad Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan. Para petani akan merugi dengan kasus beras oplosan ini.
“Kita semua lagi semangat-semangatnya pengen swasembada. Semuanya bersatu, kerja bareng-bareng. Jadi, harus ikut dan tertib, gitu,” pungkas putri kedua dari mantan Presiden Soeharto itu.