 sedang diperdebatkan. Baca lebih lanjut tentang penolakan pemangkasan oleh Wakil Gubernur Banten.){kind=link}
Serang, Bantentv.com – Pada Rapat Koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten, lintas fraksi mendorong agar tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN) dipangkas 50 persen, mengingat kegiatan sosialisasi perda atau sosper juga dihapus, dikarenakan situasi kondisi masyarakat saat ini.
Merespon hal tersebut, Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah mengaku tidak setuju Tukin ASN dipangkas Pemprov 50 persen.
“Tukin yang diberikan itu adalah hak mereka (ASN) artinya kalau dikurangin mereka akan cari-cari yang lain,” ujar Dimyati.
Menurutnya, sopser dengan tukin berbeda. Sosper bersifat untuk kegitaan, sementara tukin hak pegawai.
“Sopser dengan tukin itu berbeda, sopser untuk kegiatan, kalo tukin dikurangi nanti dia bisa korupsi,” jelas Dimyati.
Dimyati menilai, jika tunjangan kinerja ASN dipangkas, maka dikhawatirkan justru mereka akan mengambil uang dari yang tidak resmi atau korupsi, terlebih jika mereka memiliki kredit.
Editor : Erina Faiha