Bantentv.com – Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
Ahmad Sahroni dicopot dari jabatannya usai rentetan penyataannya yang viral menanggapi kritik terhadap DPR.
Keputusan pencopotan jabatan Sahroni tertuang dalam surat Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Nomor 758 tentang pergantian nama anggota Komisi I dan III DPR.
Surat itu ditekan pada Kamis, 29 Agustus 2025 kemarin oleh Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat dan juga Sahroni sendiri sebagai bendahara fraksi.
Dari surat itulah, Sahroni kini dipindahkan sebagai anggota Komisi I, sedangkan posisi Wakil Ketua Komisi III digantikan oleh Rusdi Masse Mappasessu.
Baca Juga: Kapolda Banten Terima Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI
Perlu diketahui, Sahroni menuai kritik tajam dari publik usai menyebut mereka yang menyerukan pembubaran DPR sebagai ‘orang tolol sedunia’.
Pernyataan Sahroni itu disampaikan saat kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara pada Jumat, 22 Agustus 2025 lalu.
“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintah semua? Enggak bodoh semua kita,” ujar Sahroni.
Anggota DPR itu menegaskan bahwa DPR sangat terbuka terhadap kritik, tetapi ia menganggap seruan pembubaran DPR adalah sebagai tindakan yang tidak masuk akal.
Selain itu, Sahroni pun kembali menuai sorotan publik dengan tanggapannya terkait aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.
Sahroni menyatakan dukungan kepada aparat para pedemo di bawah umur yang menyebabkan kericuhan. Menurutnya orang-orang tersebut adalah orang yang anarkis.
“Saya dukung Polda Metro menangkap mereka-mereka yang anarkis, sekalipun di bawah umur. Itu bayangin, di bawah umur aja begitu brengseknya bersikap. Ini enggak bisa dibiarkan. Saya dukung Kapolda Metro dan jajaran menangkap mereka-mereka yang anarkis,” kata Sahroni.
Perlu diketahui Komisi III DPR berperan dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan anggaran yang berkaitan dengan sektor hukum. Salah satu mitranya adalah Polri.
Editor : Erina Faiha