Serang, Bantentv.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, memastikan pemangkasan tunjangan kinerja (tukin) aparatur sipil negara (ASN), hanya dilakukan sebesar 2-5 persen dalam APBD perubahan 2025.
Kebijakan ini diambil setelah rapat koordinasi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) bersama badan anggaran (Banggar) DPRD Banten berlangsung alot, terutama terkait besarnya beban belanja pegawai.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, Banggar sempat mendorong agar tukin ASN dipangkas hingga 50 persen. Namun, usulan itu ditolak oleh TAPD dengan alasan akan terlalu membebani pegawai.
Baca Juga: Tukin Pejabat Pemprov Banten Termasuk Tertinggi se-Indonesia
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandi Hartawan menegaskan, efisiensi memang perlu dilakukan, tetapi harus dengan skema yang proporsional.
Karena itu pihaknya usulkan pemangkasan secara bertahap, mulai dari 2-5 persen di APBD perubahan 2025.
“Kita ada efisiensi tambahan dari OPD-OPD itu sebesar Rp116 miliar dan itu semua dari gaji pegawai, dan hampir 90 persen di antaranya berasal dari pos gaji dan tukin pegawai,” ujar Deden.
“Tetapi tidak tukin secara utuh ya, kita lihat dari kinerja pegawai,” imbuh Deden.
Dikatakan Deden, pencairan tukin ke depannya akan berbasis pada penilaian kinerja bulanan.
Editor : Erina Faiha