Serang, Bantentv.com – Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, menegaskan pentingnya peran PAUD sebagai landasan utama dalam membentuk karakter serta kemampuan dasar anak sejak dini.
Menurutnya, pendidikan usia dini menjadi pilar awal untuk mendukung keberhasilan program Wajib Belajar 13 Tahun sekaligus upaya mengatasi permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Banten.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait Pelaksanaan Program Wajib Belajar 13 Tahun yang digelar di Aston Serang Hotel & Convention Center, Kota Serang, pada Rabu, 6 Agustus 2025.
“Wajib Belajar 13 Tahun adalah bentuk komitmen kita untuk memberikan kesempatan belajar seluas-luasnya bagi anak-anak Indonesia, termasuk di Provinsi Banten. Pendidikan PAUD adalah pondasi yang tidak boleh diabaikan, karena di sanalah pembentukan karakter dan kemampuan dasar anak dimulai,” ujar Tinawati.
Ia juga mendorong agar anak usia 5 hingga 6 tahun mendapat layanan PAUD sebelum melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Menurutnya, ini bukan hanya penting bagi perkembangan anak, tetapi juga membantu orang tua, terutama ibu, dalam mendampingi tumbuh kembang buah hati sejak dini.
“Program PAUD harus menjadi prioritas. Pendidikan karakter, stimulasi motorik, dan kebiasaan belajar yang sehat harus dibentuk sejak dini. Anak-anak kita harus siap menghadapi jenjang pendidikan berikutnya dengan bekal yang kuat,” tambahnya.
Tinawati juga menyoroti persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah di Provinsi Banten. Ia menegaskan pentingnya intervensi terpadu agar tak ada anak yang tertinggal dari dunia pendidikan.
“Anak-anak yang tidak bersekolah adalah potensi bangsa yang sedang menunggu untuk dibangkitkan. Kita harus hadir untuk mereka, memastikan tak satu pun tertinggal dalam hak dasarnya yaitu pendidikan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten, Bonny Hanafi Dacosta mengungkapkan bahwa perluasan program wajib belajar dari 9 tahun menjadi 13 tahun merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin pendidikan bagi seluruh anak bangsa.
Namun, Bonny mengakui bahwa implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti faktor ekonomi, sosial budaya, hingga geografis yang menyebabkan masih banyaknya ATS di Provinsi Banten.
“Mereka seharusnya berada di ruang kelas, bukan di luar sistem pendidikan. Melalui FGD ini, kami berharap semua pihak bisa bersinergi untuk menutup kesenjangan akses dan kualitas pendidikan,” katanya.
Bonny berharap FGD ini menghasilkan strategi kolaboratif antara BPMP, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder pendidikan dalam menurunkan angka ATS dan memastikan keberhasilan program Wajib Belajar 13 Tahun di Provinsi Banten, dengan PAUD sebagai titik awal penting dalam perjalanan pendidikan anak.
Editor: Siti Anisatusshalihah