Serang, Bantentv.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh lurah dan camat dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Serang yang digelar pada Senin, 7 Juli 2025.
Rapat tersebut membahas penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kehadiran penuh para pejabat wilayah itu dinilai oleh Sekda sebagai bentuk kedisiplinan sekaligus kesadaran akan pentingnya mengikuti proses pengambilan keputusan di tingkat daerah.
Hal ini menjadi semakin penting mengingat sebelumnya Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menetapkan kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi lurah dan camat yang tidak hadir dalam agenda Paripurna.
Menurut Sekda Nanang, kehadiran mereka bukan sekadar memenuhi undangan formal, melainkan menunjukkan partisipasi aktif dalam proses pemerintahan dan pembangunan.
Baca juga: Sekda Kota Serang Tinjau Logistik Pemilu di Kecamatan Walantaka
“Tujuannya agar mereka tahu persis bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Jadi pejabat wilayah yang paling bawah kami ikut sertakan, karena aspirasi ada di mereka,” ujar Nanang.
Ia menekankan bahwa lurah dan camat merupakan garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga penting bagi mereka untuk memahami arah kebijakan dan perencanaan yang sedang dibahas dalam forum Paripurna.
Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa jajaran lurah dan camat hadir secara lengkap dalam rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Serang.
Situasi ini menjadi pemandangan yang diapresiasi banyak pihak, termasuk oleh Sekda, yang menilai bahwa kedisiplinan seperti ini harus menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pendapatan daerah tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp1,618 triliun. Adapun belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,673 triliun, dengan pembiayaan daerah sebesar Rp67 miliar lebih.
Keterlibatan aktif para pejabat wilayah dalam Paripurna dinilai menjadi langkah penting dalam membangun komunikasi dua arah antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat.
Siti Anisatusshalihah