Rabu, Oktober 15, 2025
BerandaBeritaRibuan Perangkat Desa di Pandeglang Geruduk Kantor BPKD Tuntut Pembayaran Siltap

Ribuan Perangkat Desa di Pandeglang Geruduk Kantor BPKD Tuntut Pembayaran Siltap

Saluran WhatsApp

Pandeglang, Bantentv.com – Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI di Kabupaten Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang.

Dalam aksinya massa menuntut agar pemerintah daerah segera melakukan pembayaran penghasilan tetap atau siltap untuk bulan Desember tahun 2024 lalu.

Aksi sempat diwarnai ketegangan hingga massa aksi membakar ban. Massa juga melempari kantor BPKD dengan botol air mineral lantaran aksi mereka tak kunjung direspon oleh pejabat berwenang.

Meski diguyur hujan, massa tetap bertahan menyampaikan tuntutannya soal lambannya pembayaran gaji oleh Pemkab Pandeglang.

Ketua umum PPDI Kabupaten Pandeglang Agus Muhamad Toha mengaku aksi yang dilakukan untuk mempertanyakan gaji mereka sebesar dari 2 hingga 2,4 juta rupiah yang tertunda di bulan Desember tahun 2024.

“Gaji kita tertunda bulan Desember yangbesarannya sekitar 2 sampai 2,4 juta rupiah,” ujar Agus.

Menurut Agus dalam Undang-Undang Desa nomor 3 dan nomor 6, pembayaran siltap perangkat desa harus dilakukan setiap bulan.

“Padahal pembayaran siltap itu harus tiap bulan,” lanjut Agus.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin mengatakan keterlambatan pembayaran siltap bagi perangkat desa diakibatkan berbagai faktor, salah satunya yakni realisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD Pandeglang tahun 2024 yang tidak tercapai atau hanya mencapai 81 persen.

“salah satu penyebab siltap belum dibayarkan karena PAD yang tidka tercapai di tahun 2024,” ujar Yahya.

Yahya memastikan pembayaran siltap perangkat desa tahun 2024 akan segera dibayarkan paling lambat akhir bulan Februari nanti.

Ditambahkan Yahya untuk pembayaran siltap tahun 2025, Pemkab Pandeglang akan melakukan diskusi ulang lantaran Kabupaten Pandeglang terdampak efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Editor: Lilik HN

TERKAIT
- Advertisment -