Minggu, Juli 13, 2025
BerandaBeritaPermudah Transaksi Keuangan, Pemkab Serang Luncurkan Kartu Kredit Pemda

Permudah Transaksi Keuangan, Pemkab Serang Luncurkan Kartu Kredit Pemda

Serang, Bantentv.com – Guna mempermudah transaksi keuangan dapat berjalan cepat dan aman. Pemkab Serang meluncurkan kartu kredit pemerintah domestik di Pendopo Bupati Serang, Senin 25 September 2023. Dengan hadirnya Kartu Kredit Pemda ini diharapkan bisa mengoptimalkan sistem keuangan non tunai dalam segala transaksi keuangan daerah. Sehingga transaksi keuangan dapat berjalan cepat dan aman.

Menurut Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah. Launching ini sebagai pelaksanaan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan. Tujuannya untuk memudahkan transaksi keuangan pemerintahan. Menurutnya, di era digital ini semua pemerintah dan masyarakat dituntut untuk melakukan cashless atau transaksi non tunai.

“Ini akan lebih memudahkan, prosesnya bisa cepat dan aman,” katanya.

Diungkapkan Tatu, Pemkab Serang sudah hampir sepenuhnya menggunakan transaksi keuangan non tunai. Mulai dari pembayaran gaji, tunjangan, hingga belanja rutin daerah lainnya.

“Yang masih cash hanya SPPD saja, ini ke depan juga akan kita dorong untuk non tunai,”ungkapnya.

Dijelaskan Tatu, transaksi non tunai ini dapat memangkas administrasi. Proses belanja daerah dapat dilakukan dengan cepat dan semua transaksi terekam pada sistem digital di perbankan. Kemudahan-kemudahan ini yang sangat membantu pemda.

Sementara Kepala KCK Bjb Banten Ujang Aep Saefullah mengatakan, pelaksanaan kartu kredit pemerintah domestik ini berlangsung untuk delapan organisasi pemerintah daerah (OPD) dan dua kecamatan di Pemkab Serang. Untuk sementara proses transaksi keuangan non tunai ini baru menjangkau 40 persen keuangan daerah.

“Mudah-mudahan ke depan bisa dimaksimalkan dalam rangka modernisasi transaksi dan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas,” katanya.

Dijelaskan Uang, selain mempermudah transaksi keuangan. Program ini juga akan memudahkan pengawasan penggunaan keuangan daerah.

“Karena Inspektorat juga terbantu karena ada jejak digitalnya rekonsiliasi dengan bank Bjb maupun OPD terkait,” katanya. (rio/red)

TERKAIT