Bantentv.com – Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Peta Jalan dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30.
Dokumen strategis ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH. Dukungan teknis diberikan oleh GGGI dengan pendanaan dari Pemerintah Kanada.
Peta jalan tersebut menandai tonggak baru. Ekosistem pesisir dan laut kini telah terintegrasi secara penuh ke dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC).
Integrasi ini menjadikan mangrove, padang lamun, dan rawa asin sebagai komponen utama mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Baca Juga: Indonesia–Norwegia Perkuat Kerja Sama Karbon, 12 Juta Ton CO₂e Siap Ditransaksikan
Langkah ini sekaligus memperkuat implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sesuai Perpres No. 110 Tahun 2025. Ini menempatkan sumber daya pesisir sebagai bagian dari sistem ekonomi karbon nasional.
Menteri Lingkungan Hidup/BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa penyelarasan kebijakan darat dan laut kini menjadi pilar penting strategi iklim nasional.
“Peluncuran ini membuktikan kepemimpinan Indonesia dalam menyatukan kebijakan darat–laut, memperkuat basis sains, dan memperluas kerja sama internasional. Karbon biru kini resmi masuk ke sistem nilai ekonomi karbon nasional,” ujar Hanif dalam keterangan tertulisnya, Senin, 17 November 2025.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya peta jalan ini dalam arsitektur iklim nasional.
“Panduan ini menyatukan sains, kebijakan, dan pendanaan dalam satu kerangka. Integrasi tiga ekosistem karbon biru dalam satu sistem pesisir–laut memberikan manfaat besar. Mulai dari perlindungan biodiversitas, ketahanan pesisir, hingga peluang ekonomi berkelanjutan,” kata Sakti.
Dengan salah satu ekosistem karbon biru terbesar di dunia, Indonesia kini menegaskan posisinya sebagai negara kunci dalam aksi iklim global.
Peluncuran peta jalan ini merupakan sinyal kuat bahwa Indonesia tidak hanya mengutamakan perlindungan ekosistem. Tetapi juga memanfaatkan nilai ekonomi karbon biru sebagai sumber pembiayaan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Seluruh sistem pemantauan, pendanaan, dan standardisasi karbon biru juga mulai diselaraskan. Tujuannya untuk memastikan kredibilitas dan integritas kontribusi Indonesia dalam pasar karbon.