Cilegon, Bantentv.com – Lantaran polemik yang sempat menimpa Masjid Agung Nurul Ikhlas terkait aliran listrik yang sempat dipadamkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon mengusulkan wacana pengelolaan Masjid Agung Kota Cilegon agar diambil alih oleh pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kota Cilegon, Rahmatullah, mengatakan bahwa harus ada kesadaran dari pihak yayasan untuk menyerahkan aset wakaf tersebut kepada pemerintah daerah guna mengembangkan lahan dan bangunan ikonik ini agar pengelolaannya bisa lebih maksimal.
Ia juga mendorong adanya bantuan untuk masjid tersebut dari berbagai elemen di Kota Cilegon, lantaran operasional bangunan ini memakan biaya yang cukup besar, mencapai puluhan juta rupiah per bulan.
Hal ini bertujuan untuk membantu pengembangan rumah ibadah tersebut sebagai lokasi Islamic Center di Kota Cilegon yang lebih berkembang dan kreatif. Pasalnya, saat ini masjid tersebut masih dikelola oleh yayasan yang mengalami kesulitan karena besarnya biaya operasional, baik untuk keperluan ibadah maupun pengembangan peradaban Islam di Kota Cilegon.
“Jika pengelolaan Masjid Agung Kota Cilegon diambil oleh Pemda, kami sangat setuju sekali, mengingat pengurus DKM, dari segi usia, sudah saatnya untuk beristirahat,” tutur Rahmat.
Sementara itu, Asisten Daerah I Pemkot Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra, menyampaikan bahwa status Masjid Agung Cilegon tidak bisa dipindahtangankan lantaran berstatus wakaf. Menurutnya, kecil kemungkinan masjid agung tersebut diambil alih oleh pemerintah daerah setempat.
“Masjid Agung itu status kepemilikannya adalah wakaf, kalau wakaf tidak bisa dipindah tangankan, kecuali ada persetujuan dari umat. Kemudian Pemda Cilegon pun harus menyiapkan penggantinya,” ujarnya.
Diketahui, usulan ini mencuat setelah masjid tersebut menunggak pembayaran listrik yang berujung pada pencabutan jaringan listrik oleh PLN. Meskipun demikian, saat ini jaringan listrik di tempat ini sudah kembali normal.
Penyadur: Siti Anisatusshalihah