Serang, Bantentv.com – Majelis Pesantren Salafi (MPS) bersama Bintang Sembilan Wali (Biwali) mendatangi kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Banten, Rabu, 15 Oktober 2025. Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi terkait tayangan program Xpose Uncensored di Trans7 yang dinilai melecehkan dunia pesantren.
Kiai Matin Syarkowi menegaskan, bangsa Indonesia berdiri di atas dasar Pancasila yang mencerminkan karakter dan budaya bangsa.
“Sekalipun bukan negara agama, Indonesia selalu bersandar pada nilai-nilai agama. Agama itu dibangun atas dasar etika, dan Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Menurut Kiai Matin, lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai masyarakat dan tidak boleh menayangkan konten yang merusak adab publik.
Baca Juga: Usai Tagar #BoikotTrans7 Viral, Production Director Akui Kelalaian dan Minta Maaf
“Mengenai tayangan Xpose Uncensored Trans7, itu sudah keluar dari aturan. Isinya provokatif dan mengandung penghinaan,” tegasnya.
Ia menilai, permasalahan ini bukan sekadar soal penghinaan terhadap kiai, tetapi bentuk perang pemikiran yang bisa membentuk opini negatif terhadap pesantren.
“Pesantren adalah pilar utama penjaga moralitas bangsa. Narasi yang disusun dalam tayangan itu seolah mengubah penghormatan santri kepada kiai menjadi simbol feodalisme. Ini sangat berbahaya,” katanya.
Baca Juga: Tagar #BoikotTrans7 Menggema, Santri dan Warganet Protes Narasi yang Dianggap Lecehkan Kiai Lirboyo
Kiai Matin juga menduga tayangan tersebut dilakukan secara terencana (by design), bukan karena keteledoran.
“Trans7 berkali-kali menampilkan hal negatif tentang pesantren. Kali ini, pengabdian ditafsirkan sebagai perbudakan, ta’dzim dianggap feodalisme. Itu menyinggung seluruh dunia pesantren,” tambahnya.
MPS dan Biwali mengecam keras tayangan tersebut dan menilai permintaan maaf dari pihak stasiun televisi tidak cukup.
“Ini bukan sekadar pelecehan, tetapi sudah mendiskreditkan sistem pendidikan pesantren di seluruh nusantara. Kami minta KPID Banten meneruskan aspirasi ini ke KPI Pusat agar izin siaran Trans7 dicabut,” tegas Kiai Matin.
KPID Banten Respon Positif
Ketua KPID Banten, H. Haris Witharja, merespons positif aspirasi tersebut. “Kami memahami kekhawatiran para kiai. Media penyiaran memang tidak bebas nilai, harus tunduk pada aturan yang berlaku,” ujarnya.
Haris juga menegaskan bahwa KPID Banten telah memberikan rekomendasi kepada KPI Pusat terkait pelanggaran tersebut, dan KPI Pusat sudah menjatuhkan sanksi administratif kepada Trans7.
Baca Juga: KPID Banten Nilai Tayangan Xpose Uncensored Langgar P3SPS, Rekomendasi Sanksi ke KPI Pusat
“Kita berharap semua pihak bisa bersama-sama menjaga moralitas bangsa melalui lembaga penyiaran,” tambahnya.
Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Banten, Dr. Efi Afifi, membenarkan bahwa program Xpose Uncensored terbukti melanggar ketentuan penyiaran.
“Acara itu sudah jelas melanggar dan telah diberikan sanksi administratif oleh KPI Pusat,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPID Banten, A. Solahudin, menyampaikan apresiasi atas dukungan moral dari MPS dan Biwali.
“Aspirasi ini menjadi dukungan penting bagi kami untuk terus mengawal lembaga penyiaran agar tetap menghormati nilai-nilai agama, budaya, dan norma hukum yang berlaku di Indonesia,” tandasnya.