Tangerang Selatan, Bantentv.com – Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja spesifik evaluasi pendistribusian Set Top Box (STB) di wilayah Tagerang Raya seperti Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang, pada Senin, 5 Desember 2022. Kunjungan kerja Komisi I DPR RI tersebut dipimpin oleh Nico Siahaan dari F-PDIP diterima Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kemenkominfo, Usman Kansong, Direktur Pengembangan Pita Lebar Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Marvels Situmorang, Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Banten Didi Hadiatna, dan Ketua Gabungan Pengusaha Barang Elektronik (Gabel) Joegianto.
Dalam laporannya, Direktur Jenderal IKP Kemenkominfo Usman Kansong mengungkapkan, pencapaian distribusi bantuan STB secara nasional sampai saat ini sebanyak 1,3 juta STB. Jumlah tersebut sekitar 24,5 persen dari total komitmen LPS (Lembaga Penyiaran Swasta/ (Stasiun Televisi Swasta)) Penyelenggara Multipleksing (MUX) dan bantuan Kemenkominfo (Pemerintah) sebanyak 5,5 juta.
Sementara untuk wilayah Jabodetabek, target bantuan STB yang didistribusikan oleh LPS Penyelenggara Multipleksing dan pemerintah sebanyak 479.307 STB. Hingga per 1 Desember 2022, telah terdistribusi STB gratis bantuan sebanyak 477.290 STB. Realisasinya mencapai 99,6 persen dari target.
Khusus di wilayah Provinsi Banten, Direktur Pengembangan Pita Lebar Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Marvels Situmorang mengatakan, rincian realisasi pembagian STB tersebut di atas, adalah Kota Tangerang sudah 100 persen, Kabupaten Tangerang sudah 100 persen, dan Kota Tangerang Selatan sudah 95,62 persen.
Pembagian STB di tiga wilayah Banten yang berdekatan dengan Jakarta ini kata, Marvels menjadi tanggung jawab operator MUX yakni VIVA, Trans, MNC, Metro, RTV dan bantuan pemerintah bila ada kekurangan. Sedangkan kuota STB untuk masyarakat miskin yang terdaftar di masing-masing kota, yaitu 36,800 untuk Kota Tangerang Selatan, 29,813 untuk Kota Tangerang dan 70.023 untuk Kabupaten Tangerang Selatan.
Dalam sesi tanya jawab anggota Komisi I DPR secara umum menanyakan harga STB yang sudah naik dua sampai tiga kali lipat. “Di dapil saya DIY itu harga sekarang sudah 400 – 600 ribu rupiah,” kata Sukamta, dari Fraksi PKS.
Rudianto Chen, anggota FPDIP Dapil Bangka Belitung (Babel) menyoroti lemahnya atau rendahnya komitmen LPS penyelenggara MUX yang secara nasional pendistribusiannya baru mencapai 24,5%. Rudianto malah mendorong Kemenkominfo memberikan sanksi kepada mereka. “Mereka itu sudah menikmati untung puluhan tahun sebagai penyelenggara siaran, ayolah, kalau masih lambat segeralah distribusikan, jangan lambat begini,” kata Rudianto.
Plt. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Banten Didi Hadiatna mengatakan kalau di tiga wilayah Banten yang berada di Jabodatebek, angka pembagian STB nya cukup baik.
“Tapi di wilayah Serang, Lebak dan Pandeglang belum ASO,” tanya Didi Hadiatna
Marvels Situmorang, mengatakan kanal di Serang dan Pandeglang saat ini memang masih simulcast, artinya siaran analog dan digital nya masih bersamaan. Analognya akan segera dimatikan.
“Tapi STB mulai dibagikan oleh LPS penyelenggara MUX di wilayah ini,” kata Marvels.
Sementara itu Ketua Gabungan Pengusaha Barang Elektronik (Gabel) Joegianto mengatakan, terjadinya melonjaknya permintaan terhadap STB lebih dikarenakan kepanikan pasar. Survei Harian Kompas memperkuat hal itu, sebab mayoritas masyarakat menunggu ASO baru membeli STB.
Dari data Gabel, kata Joegianto, stok sekarang cukup. Ada 10 anggota Gabel saat ini mempunyai stok 1,2 juta STB. “Lebih dari cukup”. Menjawab Anggota DPR Sukamta, Gabel mengatakan di Jawa Tengah dan DIY, saat ini ada stok 320 ribu. Harga yang bisa menjadi acuan saat ini kata Joegianto bukan di toko atau reseller.
“Tapi kalau di e-commerce harga resmi kami di 200-an ribu,” ujarnya..
Usman Kansong, menegaskan dalam pertemuan tersebut bahwa, ASO akan berhasil baik jika partisipasi ekosistem penyiaran termasuk Gabel sebagai produsen STB juga bekerja maksimal.
“Fungsi pemerintah adalah memfasilitasi ASO ini agar sesuai rencana.” Kata Dirjen IKP
Pada kesempatan itu Nico Siahaan, di akhir rapat menutup dengan memberikan catatan kesimpulan, pertama akan mengambil langkah-langkah terobosan yang cepat dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga persentase capaian realisasi bantuan STB secara nasional sesuai target yang telah ditetapkan berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang sudah diverifikasi dan divalidasi sehingga tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Selanjutnya, kedua memastikan ketersediaan STB bersertifikat dan TV siap digital di pasaran bagi masyarakat yang membeli secara mandiri serta melakukan pemantauan atas harga STB bersertifikasi Kominfo di pasaran sehingga harganya terjangkau dan tidak merugikan masyarakat.
“Ketiga melakukan rapat Bersama dengan Penyelenggara Multiplexing terkait pengabaian komitmen dalam pengadaan dan distribusi STB dan mengambil sikap yang tegas atas ketidakpatutan dan sikap tidak bertanggung jawab terhadap kelancaran migrasi ASO. Serta meningkatkan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang ASO dengan melibatkan pemerintah daerah, Lembaga Penyiaran Multiplexing serta berbagai pihak dengan lebih massif, inovatif dan pesan yang mudah dipahami masyarakat serta mampu meningkatkan motivasi masyarakat untuk segera beralih ke TV Digital,” tuturnya. (red)