Bantentv.com – Di tengah tantangan ekonomi dan ancaman krisis pangan global, Pemerintah Provinsi Banten menegaskan ketahanan pangan bukan sekadar program pembangunan, melainkan jalan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah se-Pulau Jawa yang digelar Bank Indonesia di Surabaya, Kamis 11 September 2025.
Menurut Deden, arah kebijakan Banten sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pangan sebagai prioritas.
“Kalau petani sejahtera, masyarakat terjamin kebutuhan pangannya, dan ekonomi daerah ikut tumbuh. Itu yang kami perjuangkan,” ujarnya.
Program ketahanan pangan di Banten berjalan melalui dua jalur. Ekstensifikasi dilakukan lewat pencetakan sawah swadaya bersama dunia usaha, hingga pemanfaatan lahan Perhutani di Pandeglang dan Lebak untuk pengembangan padi gogo seluas 15.417 hektare.
Baca Juga: Petani Tak Perlu Lagi Bayar Ongkos Mahal, Pemprov Banten Akan Bangun JUT
Sementara intensifikasi ditempuh dengan penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi hingga 82.904 ton, serta distribusi alat dan mesin pertanian.
Bukan hanya produktivitas yang dikejar, kesejahteraan petani juga jadi fokus. Deden menegaskan, pemerintah hadir untuk mengendalikan harga, menjamin ketersediaan pupuk, dan memastikan keuntungan tidak lebih banyak dinikmati distributor dibanding petani.
Infrastruktur Pertanian Turunkan Biaya Produksi
Efek nyata program ini bisa dilihat di Desa Cipedang, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.
Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 7,5 kilometer berhasil menekan biaya angkut panen.
“Sebelum jalan dibangun, biaya angkut dari 3.000 hektare lahan mencapai Rp8 miliar per musim. Setelah ada jalan, biayanya turun jadi sekitar Rp2 miliar. Efisiensi Rp6 miliar langsung menambah keuntungan petani,” kata Deden.
Baca Juga: DPRD Apresiasi Pemprov Banten Anggarkan Jalan Usaha Tani
Dari sisi capaian, Banten mencatat produksi 1,501 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2024.
Tahun ini, produksinya diproyeksikan naik menjadi 1,73 juta ton, bahkan ditargetkan tembus 1,85 juta ton GKG.
Capaian itu menempatkan Banten di peringkat kedelapan provinsi produsen padi terbesar nasional.
Untuk menopang program, Pemprov Banten menggelontorkan anggaran Rp8,8 miliar dari APBD Murni 2025, ditambah Rp4,3 miliar dalam APBD Perubahan.
Dana tersebut dialokasikan untuk benih, pupuk, alsintan, peningkatan kapasitas petani dan penyuluh, hingga pembangunan infrastruktur pertanian.
Deden optimistis, dengan sinergi pemerintah daerah, pusat, perbankan, dan dunia usaha, pondasi ketahanan pangan Banten akan semakin kokoh.
“Ini bukan hanya soal produksi, tapi bagaimana hasil pertanian benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani,” pungkasnya.
Editor: AF Setiawan