Pandeglang, Bantentv.com – Jaringan Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (JPMI) Banten mempertanyakan kelanjutan proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap salah satu oknum Anggota DPRD Pandeglang Fraksi PKS.
Desakan ini ditujukan kepada DPD PKS dan DPRD Pandeglang karena hingga kini belum ada langkah konkret meski surat keputusan PAW dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS telah diterbitkan sejak 15 Agustus 2025.
Koordinator I DPW JPMI Banten, Entis Sumantri, menyampaikan bahwa surat DPP PKS bernomor 093/SKEP/DPP-PKS/2025 telah diterima oleh Sekretariat DPRD Pandeglang, namun belum menunjukkan tindak lanjut.
Ia menilai hal tersebut menunjukkan lemahnya ketegasan lembaga terkait dalam menyikapi permasalahan yang mencoreng nama baik DPRD.
Baca Juga: Kadis PUPR Banten Diduga Mangkir, DPW JPMI Soroti Dugaan Kolusi dan Monopoli Proyek
“Kami sudah mengetahui bahwa DPP PKS mengeluarkan rekomendasi PAW, bahkan pada surat tersebut sudah diterbitkan sejak bulan Agustus lalu, kami akan terus mengawal sampai selesai,” kata Entis kepada Bantentv.com, Senin, 13 Oktober 2025.
Lebih lanjut, Entis menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan tembusan surat kepada DPD PKS dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Pandeglang guna mempertanyakan perkembangan dan kejelasan tahapan pelaksanaan PAW tersebut.
Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari komitmen JPMI dalam mengawal proses yang menyangkut integritas lembaga legislatif daerah.
“Kami juga meminta audiensi dengan pihak DPD PKS dan BK DPRD, bagaimana sikapnya setelah terbitnya surat rekomendasi PAW tersebut, dan meminta kejelasan tahap demi tahapnya berjalan atau tidak, karena ini sebagai bentuk konsistensi pengawalan kasus ini,” ujarnya.
Entis juga menyoroti sikap BK DPRD Pandeglang yang dianggap tidak tegas dan cenderung lamban dalam mengambil keputusan terkait kasus tersebut.
Ia berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh anggota dewan agar lebih berhati-hati dalam bersikap dan menjunjung tinggi etika sebagai pejabat publik.
“Dengan kejadian ini maka saya berharap ini menjadi presentatif bagi seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, jangan asal-asalan dan gegabah dalam melakukan tindakan apalagi mereka memiliki Disiplin Etik DPRD dan di tertuang juga aturan kode etik mereka sebagai pejabat publik yang seharusnya memberikan contoh baik bagi seluruh elemen masyarakat,” tutupnya.
Entis menegaskan, apabila proses penyelesaian kasus ini terus berlarut tanpa kejelasan, JPMI tidak segan untuk kembali melakukan aksi guna menuntut keadilan dan mendorong penyelesaian yang transparan.