Senin, Juli 14, 2025
BerandaBeritaGubernur Banten Tinjau Banjir Cipondoh, Minta Pengembang Ikut Bertanggung Jawab

Gubernur Banten Tinjau Banjir Cipondoh, Minta Pengembang Ikut Bertanggung Jawab

Tangerang – Gubernur Banten, Andra Soni, meninjau lokasi banjir yang melanda Jalan Raya Cipondoh, Selasa siang 8 Juli 2025. Jalan utama yang menghubungkan Tangerang dan Jakarta tersebut lumpuh akibat genangan yang cukup tinggi, menyebabkan kemacetan parah dan mengganggu mobilitas warga.

Dalam peninjauan tersebut, Andra Soni didampingi Wali Kota Tangerang, Sachrudin. Rombongan juga mengamati langsung luapan Kali Angke, yang disebut sebagai penyebab utama banjir di kawasan Cipondoh dan perumahan Komplek Ciledug Indah 1.

“Kami melihat langsung dampak banjir di Cipondoh. Ini tak bisa dibiarkan menjadi masalah rutin. Harus dicari solusi menyeluruh dan jangka panjang,” ujar Andra.

Gubernur menegaskan bahwa seluruh pihak, termasuk pengembang perumahan, harus ikut berperan aktif dalam mengatasi banjir di wilayah Tangerang Raya.

Ia menyoroti janji para pengembang yang menawarkan kawasan “bebas banjir” kepada konsumen, namun abai saat masalah terjadi.

“Pengembang juga harus ikut mencarikan solusi. Jika mereka menjanjikan kawasan bebas banjir, maka tanggung jawabnya tidak berhenti pada penjualan saja. Insyaallah, kita cari solusinya bersama,” tegas Andra, saat ditemui di Cikande, Kabupaten Serang.

Baca juga: Wali Kota Tangsel Tinjau Banjir Maharta, 400 KK Terdampak dan Pompa Dikerahkan

Banjir Kini Terjadi Lebih Sering

Andra menjelaskan bahwa banjir di sejumlah wilayah Tangerang Raya sudah tidak lagi bersifat musiman.

Dulu hanya terjadi sekitar empat tahun sekali, kini bisa dua hingga tiga kali dalam setahun. Menurutnya, kepadatan wilayah, buruknya drainase, dan penyempitan aliran sungai menjadi penyebab utama.

“Ciledug Indah, Puri Kartika, Maharta, Jurangmangu semuanya kini rawan banjir. Intensitasnya semakin sering, dan ini harus menjadi perhatian bersama,” katanya.

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, Gubernur Banten menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk Satgas Pengendalian Banjir yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Satgas ini bertugas mencari solusi terpadu, melibatkan lintas sektor dan wilayah.

“Langkah pertama yang harus dilakukan adalah duduk bersama. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta pengembang harus bersinergi. Ini bukan masalah satu pihak saja,” pungkasnya.

TERKAIT

1 KOMENTAR