Bantentv.com – Gubernur Banten Andra Soni memastikan distribusi BBM subsidi kini lebih terkendali. Ia menegaskan penyaluran harus transparan, tepat volume, dan tepat sasaran.
Keluhan nelayan dan petani terkait sulitnya akses BBM subsidi menjadi perhatian utama.
Menurutnya, masyarakat kecil tidak boleh lagi dirugikan sistem distribusi yang lemah.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Banten menandatangani MoU dengan BPH Migas dan Pertamina.
Kesepakatan itu dilaksanakan di Kantor BPH Migas Jl. Kapten Tendean No. 28, Mampang Prapatan, Jakarta, Selasa 26 Agustus 2025.
Baca Juga: Pemprov Banten Dukung Rencana Perpanjangan MRT Hingga Balaraja
Perjanjian kerjasama mencakup pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Andra Soni mengungkapkan, keluhan soal sulitnya memperoleh BBM subsidi sering dia dengar langsung dari nelayan dan petani di lapangan.
Melalui kerja sama ini, dirinya berharap distribusi bisa lebih tepat volume dan tepat sasaran.
“Saya sering mendapatkan cerita ketika turun ke masyarakat, terutama nelayan dan petani, yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi. Kerjasama ini salah satunya untuk memperkuat sinergi, agar kebutuhan mereka bisa terpetakan dengan baik,” ujar Andra Soni.
Selain itu, Andra Soni menilai kerjasama itu dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
“Kami meyakini kerja sama ini sangat bermanfaat. Berdasarkan pengalaman 21 provinsi lain yang sudah lebih dulu menjalin kerja sama dengan BPH Migas. Kami berharap success story mereka bisa ditularkan di Banten,” tambahnya.
Baca Juga: Bahas Infrastruktur, Gubernur Banten Kumpulkan Semua Kepala Daerah
X-Star untuk Pastikan BBM Subsidi Tepat Sasaran
Sementara itu, Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Banten.
Ia menekankan bahwa Provinsi Banten menjadi provinsi ke-22 yang menandatangani PKS dari total di Indonesia.
“Kami berharap perjanjian ini benar-benar bisa memastikan BBM bersubsidi tersalurkan tepat sasaran dan tepat volume. PKS ini tentu tidak hanya sekadar perjanjian tertulis, tetapi juga akan diwujudkan dalam program nyata,” ujar Erika.
Erika menjelaskan, implementasi kerja sama akan dilakukan melalui pengawasan bersama, sosialisasi kepada konsumen pengguna maupun dinas terkait, serta bimbingan teknis penggunaan aplikasi X-Star.
“Aplikasi ini dinilai strategis karena mampu mengintegrasikan data antara BPH Migas, Pemprov Banten, dan Pertamina,” jelasnya.
Menurutnya, kolaborasi ini strategis mewujudkan tata kelola energi yang lebih baik di Banten.
Selain itu, dampaknya langsung terasa bagi masyarakat rentan yang bergantung pada BBM bersubsidi.
Editor: AF Setiawan