Bantentv.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan kesepakatan seluruh partai politik di parlemen untuk mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR RI.
Selain itu, diberlakukan pula moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi para wakil rakyat.
Keputusan ini diambil sebagai bentuk respons terhadap suara publik yang kian lantang dalam beberapa waktu terakhir.
“DPR akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan Anggota DPR dan juga moratorium kunjungan negara ke Luar Negeri” kata Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.
Pertemuan di Istana Merdeka itu dihadiri pimpinan lembaga tinggi negara serta para ketua umum partai politik.
Baca Juga: Prabowo Sampaikan Duka atas Tewasnya Driver Ojol Affan Kurniawan
Hadir di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.
Dari unsur partai politik, sejumlah tokoh terlihat mendampingi, termasuk Megawati Soekarnoputri, Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung penonaktifan beberapa anggota DPR, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), dan Surya Utama alias Uya Kuya.
“Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru,” jelasnya.
Penonaktifan tersebut dilakukan menyusul pernyataan mereka yang menuai kontroversi dan dinilai menyinggung masyarakat.
Selain pencabutan kebijakan terkait tunjangan, pimpinan partai politik menyatakan telah mengambil langkah tegas terhadap kadernya yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.
“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya di DPR RI,” tegas Prabowo.
Menurut Prabowo, sikap ini penting agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat dipulihkan.
Lebih jauh, Presiden menekankan pentingnya sensitivitas politik dari setiap wakil rakyat.
Ia menegaskan bahwa seluruh anggota DPR harus lebih peka terhadap keresahan publik dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Editor: Siti Anisatusshalihah