Bantentv.com – Mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membatalkan seluruh kunjungan atau agenda perjalanan dinas ke luar negeri.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda saat rapat kerja Bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian ATR/BPN, BNPP, dan DKPP yang disiarkan secara langsung dalam akun YouTube TVR Parlemen, pada 3 September 2025.
“Sebagaimana arahan dari presiden dan pimpinan DPR, kami membatalkan seluruh perjalanan luar negeri yang telah terjadwal di Komisi II DPR RI,” ungkapnya, Rabu 3 September 2025.
Ia juga menjelaskan bahwa dana yang sudah disiapkan akan dikembalikan ke kas negara melalui Sekretariat Komisi II DPR agar dapat digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Dana yang telah disiapkan untuk hal tersebut, kami minta kepada secretariat Komisi II DPR RI untuk dikembalikan ke kas negara dan kami berharap data tersebut bisa dihajatkan untuk kepentingan program yang lebih bersifat kerakyatan dan pro rakyat,” jelasnya.
Baca Juga: DPRD Banten Hapus Anggaran Sosper, Alihkan ke Program Masyarakat
Selain itu, ia juga menjanjikan transparansi atas seluruh keputusan yang dibahas dalam sidang maupun rapat sebagaimana tuntutan yang diberikan masyarakat.
Rifqi juga akan menghadirkan tiga fungsi konstitusional yang terdiri dari pengawasan, legislasi, dan anggaran guna mengutamakan rakyat.
Sebelumnya, informasi mengenai pemangkasan besaran tunjangan anggota DPR telah disampaikan secara langsung oleh Presiden Prabowo dalam keterangan pers pada 31 Agustus 2025 lalu.
“Akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ucapnya dalam siaran langsung pada akun YouTube Sekretariat Presiden.
Ia juga menegaskan bahwa hal ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan keberpihakkan DPR kepada rakyat.
“Para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Beradasarkan Tempo, terdapat beberapa partai politik yang memberi respon terhadap kebijakan-kebijakan terkait, seperti:
- Muhaimin Iskandar selaku Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Edhie Baskoro Yudhoyono selaku Waketum Parteai Demokrat akan melakukan evaluasi terhadap tunjangan rumah DPR RI
- Fraksi Partai Gerindra dan PDIP telah membatalkan berbagai tunjangan DPR RI
- Fraksi PDIP meminta agar tunjangan rumah serta tunjangan lainnya yang berlebihan dapat dihentikan.
Editor : Lilik HN