Serang, Bantentv.com – Di tengah laporan resmi yang kerap memoles persoalan kesehatan sebagai “dalam kendali”, Anggota Komisi V DPRD Banten, H. Ahmad Imron, memilih melihat ke ruang-ruang yang lebih sunyi, antrean IGD, kartu BPJS yang mati tanpa aba-aba, dan warga yang gamang mencari akses layanan.
Dalam Podcast Banten TV, ia menguraikan bahwa persoalan mendasar kesehatan di Banten bukan sekadar soal gedung rumah sakit, melainkan soal bagaimana warga bisa benar-benar menerima layanan yang dijanjikan negara.
Saat masa reses, Imron mendapati pola keluhan yang berulang. Kartu BPJS nonaktif tiba-tiba, terutama milik ibu rumah tangga dan pekerja sektor informal menjadi hantu administratif yang muncul tanpa peringatan.
Warga panik, bingung arahnya, dan akhirnya menjadikan wakil rakyat sebagai tempat bertanya.
“Di lapangan, ibu-ibu datang ke saya bilang BPJS-nya tidak aktif. Mereka tidak tahu harus ke mana. Ini masalah data, dan pemerintah harus jemput bola,” ujarnya.
Masalah berikutnya muncul di depan pintu IGD. Warga mengeluhkan harus menunggu berjam-jam tanpa kepastian kamar.
Sistem informasi daring ketersediaan tempat tidur memang ada, tetapi tidak menjangkau mereka yang tak memiliki gawai atau kuota.
Di titik inilah Imron menaruh usul yang terdengar sederhana, tetapi sarat pesan transparansi. Yakni, running text yang menampilkan ketersediaan ruang rawat inap secara real-time di area publik rumah sakit.
“Banyak masyarakat yang tidak punya HP atau kuota. Jadi saya usulkan rumah sakit memasang running text yang menampilkan informasi ruang rawat inap secara real-time. Ini sederhana, tapi sangat penting,” tegasnya.
Gagasannya bukan sekadar menambah perangkat elektronik di lobi rumah sakit. Bagi Imron, papan informasi terbuka itu adalah alat kontrol sosial.
Sebuah cara untuk menghilangkan ruang abu-abu dalam pelayanan, sekaligus memberi kepastian yang selama ini hilang di tengah antrean panjang.
Di sisi lain, Imron tetap mengapresiasi pembangunan rumah sakit baru di Cilograng, Malimping, dan Labuan.
Namun ia mengingatkan bahwa bangunan megah tanpa akses jalan memadai hanya akan menjadi monumen kesehatan yang sulit dijangkau. Kekurangan tenaga kesehatan dan alat medis juga menjadi catatan tambahan yang tak kalah penting.
“Masyarakat butuh pelayanan cepat dan mudah. Jangan sampai rumah sakitnya jauh, jalannya rusak, dan alatnya kurang,” ujarnya.
Melalui rangkaian kritik dan usulan itu, Komisi V DPRD Bantent mencoba menempatkan dirinya sebagai jembatan antara kebijakan dan realitas lapangan.
Ia berharap Program Banten Sehat tak berhenti di dokumen perencanaan, melainkan hadir dalam bentuk layanan yang transparan, merata, dan benar-benar bekerja untuk warga di setiap sudut Banten. (Adv)