Serang, Bantentv.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki tugas untuk menyerap aspirasi masyarakat atau reses. Di masa reses anggota DPRD tak terkecuali DPRD Banten, melakukan reses selama beberapa hari kerja, kemudian hasil resesnya akan dibacakan di sidang paripurna.
Setelah dilantik, DPRD Banten langsung mulai menjalankan tugasnya sebagai penyambung dan menyerap aspriasi. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan reses. Reses tersebut dilakukan oleh para pimpinan dan anggota DPRD Banten yang dilaksanakan selama 8 hari kerja yakni mulai tanggal pada tanggal 16 hingga 25 Oktober 2024 lalu.
Hasil reses tersebut dibacakan oleh para pimpinan dan anggota DPRD Banten, pada rapat paripurna DPRD Banten, Selasa, 12 November 2024. Dimana rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo dan dihidiri oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar, serta Kepala OPD Provinsi Banten.
Laporan reses ini DPRD Banten menyerap ribuan aspirasi masyarakat, hal tersebut disampaikan oleh anggota DPRD Banten Fraksi PDI Perjuangan Abraham Garuda Laksono. Ia menyampaikan di reses pertama ini yang dilaksanakan selama delapan hari kerja, anggota DPRD Banten Dapil 3 telah menyerap dan menampung aspirasi masyarakat sebanyak 1.414 aspirasi dan pengaduan masyarakat.
“Reses pertama pada tahun sidang 2024-2025, yang juga menjadi masa reses perdana bagi DPRD Banten periode 2024-2029 ini kami menerima sebanyak 1.414 aspirasi dan pengaduan masyarakat,” ungkap Abraham.
Dari banyaknya aspirasi tersebut, terdapat empat bagian, yakni bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat.
“Menindaklanjuti hal tersebut sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki tanggungjawab, yang mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui fungsi tugas dan wewenang DPRD,” jelas Abraham.
“Untuk itulah DPRD selaku penyelenggara pemerintah daerah, meminta agar pemerintah daerah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sebagai usulan pokok-pokok pikiran DPRD pada rencana kerja perangkat daerah Provinsi Banten tahun 2026,” tambahnya.
Adapun aspirasi masyarakat dari segi pemerintahan, yang pertama adalah masih adanya keluhan masyarakat yang mengaku sulit mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, KK, dan surat-surat lainnya. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Banten diminta membangun sinergisitas yang baik dengan pemerintah kabupaten kota di Banten agar pembangunan yang dilakukan bersama, dapat terlihat dampaknya bagi masyarakat.
Kemudian pemerintah juga diminta tegas untuk memberantas judi online. Selanjutnya pemerintah juga diminta untuk mengawal proses pemerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di tahun 2024 ini agar transparan dan profesional.
Sementara, di bidang perekonomian, pada bantuan UMKM dari sisi peningkatan SDM dengan cara keterampilan usaha dan bantuan modal usaha. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Banten diminta untuk mensosialisasikan program-program kegiatan UMKM agar masyarakat turut ikut serta berpartisipasi.
Kemudian Pemerintah Provinsi Banten juga diminta untuk membuka pelatihan bagi usaha penyandang disabilitas, dan menyediakan pelatihan usaha berbasis teknologi dan digital untuk pemuda. Selanjutnya, pemerintah diminta untuk menyediakan bantuan bibit ternak, dan bibit tanaman. Serta bantuan alat pertanian, bantuan pupuk dan meningkatkan program bantuan usaha ekonomi produktif.
Dari segi pembangunan, masyarakat meminta agar pemerintah membangun jalan lingkungan dan poros desa, baik dari betonisasi maupun paving block. Membangun jalan Serpong Kademangan, pembangunan drainase lingkungan pemukiman dan pemasangan penerangan jalan umum. Serta normalisasi situ Pamulang dan Pondok Aren, normalisasi kali komplek MA Pamulang, normalisai situ Gelam dan kali Cirarap Pasar Kemis.
Selanjutnya pembangunan balai warga, bantuan kendaraan bermotor roda tiga untuk mengangkut sampah, pengawasan operasional truk pengangkut tanah, membedah rumah atau membangun rumah tidak layak huni. Membangun tempat pembuangan sampah, pembangunan ruang terbuka hijau, membangun jembatan penyebrangan orang di depan kampus UIN Ciputat dan pembangunan air bersih.
Sementara dari bidang kesejahteraan masyarakat, yakni masyarakat meminta pemerintah untuk membangun gedung sekolah baru, SMP, SMA, SMK Negeri perkecamatan satu sekolah. Mengingat masih banyak kecamatan yang belum mempunyai SMA, SMK negeri. Tak hanya itu, masyarakat juga menginginkan adanya pembangunan kelas baru SMA dan SMK negeri. Masyarakat juga menginginkan pemerintah untuk memperbaiki sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru dan masih banyak lagi. (adv)