Tangerang, Bantentv.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu, 9 Juli 2025, dan ditandai dengan pandangan akhir dari delapan fraksi di DPRD.
Meskipun seluruh fraksi menyatakan persetujuan atas raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, sejumlah catatan tetap disampaikan sebagai bagian dari komitmen DPRD dalam mengawal pelaksanaan APBD.
Di antaranya adalah permintaan agar Pemerintah Kabupaten Tangerang segera menindaklanjuti hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta melakukan evaluasi terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan DPRD dalam proses pembahasan pertanggungjawaban APBD.
“Alhamdulillah telah dilaksanakan pandangan fraksi terkait dengan pertanggungjawaban APBD Tahun 2024, dan sudah disampaikan oleh masing-masing fraksi. Memang prosesnya sudah panjang sekali,” ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti masukan yang diberikan demi penyelenggaraan APBD yang lebih baik ke depannya.
“Secara umum tadi DPRD menyampaikan dan mengapresiasi, insyaAllah akan diadakan perbaikan-perbaikan penyelenggaraan untuk tahun berikutnya,” sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud, dalam arahannya menekankan pentingnya Pemerintah Daerah untuk serius menanggapi rekomendasi yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi.
Ia secara khusus menyoroti dua sektor, yakni pendidikan dan kebersihan lingkungan.
“Kita berharap soal pendidikan agar terus diperbaiki, kemudian masalah lingkungan hidup, kebersihan, itu memang menjadi catatan utama kita,” tegasnya.
Terkait rekomendasi dari BPK, DPRD juga menegaskan akan mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dikolaborasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar pelaksanaan APBD dapat berjalan lebih akuntabel dan transparan.
Siti Anisatusshalihah