 mengungkapkan pengeluaran masyarakat Indonesia 12,46 persen dihabiskan untuk ongkos transportasi.){kind=link}
Bantentv.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pengeluaran masyarakat Indonesia 12,46 persen dihabiskan untuk ongkos transportasi.
Dirjen Integrasi Transportasi dan Multimoda (Ditjen Intram) Kemenhub Risal Wasal, menyebut berdasarkan standar Bank Dunia di 2023, standar ideal pengeluaran untuk transportasi tidak lebih dari 10 persen dari total biaya hidup.
Sebagian dari masyarakat yang tinggal dan bekerja di kota besar, biaya yang mereka keluarkan tidak hanya untuk tarif angkutan umum, tetapi juga ongkos perjalanan menuju stasiun atau halte yang dikenal sebagai first mile.
“Kalau saat ini masyarakat naik kereta api, ongkos keretanya murah, Rp 3.500 sampai Rp 6.000. Tapi first mile-nya, ojek online Rp 25.000, parkir Rp 10.000, ini yang akan kita pelajari,” ujar Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Risal Wasal.
Baca Juga: Petani Tak Perlu Lagi Bayar Ongkos Mahal, Pemprov Banten Akan Bangun JUT
Berdasarkan data BPS pada 2018, kota-kota penyangga ibu kota seperti Bekasi dan Depok menanggung beban paling berat.
Rata-rata pengeluaran transportasi bulanan di Bekasi bisa mencapai Rp1,9 juta, diikuti Depok Rp1,8 juta, Surabaya Rp1,6 juta, Jakarta Rp1,59 juta dan Bogor Rp1,2 juta.
Tak hanya itu, masyarakat di kota besar lainnya seperti Batam, Makassar, Jayapura, hingga Balikpapan biaya untuk transportasinya tinggi, berkisar antara Rp900 ribu hingga Rp1,1 juta per bulan.
Besarnya biaya transportasi yang dihabiskan masyarakat tersebut, Risal Wasal meyampaikan pihaknya akan mengkaji ulang, agar beban biaya bisa direduksi.
“Ini akan menjadi fokus kajian kami, baik untuk kebutuhan perjalanan kerja, belanja, hingga tamasya. Tujuannya untuk mencari cara agar beban biaya ini bisa direduksi,” ujar Risal.
Di sisi lain, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa 70 persen dari total anggrannya Rp7,2 triliun digunakan untuk subsidi layanan transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT.
“Anggaran paling besar untuk subsidi, yaitu Rp5,16 triliun,” ujar Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syaripudin.
Sisa dari anggaran tersebut 30 persen digunakan untuk operasional, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, belum bisa menutup masalah mahalnya ongkos perjalanan awal dan akhir (first mile dan last mile) yang kini menjadi sorotan utama.
Saat ini tarif ojek online di Jakarta dihitung per kilometer dan bervariasi berdasarkan zona tarif, dengan Zona II mencakup wilayah Jabodetabek. Tarif batas bawah saat ini sekitar Rp 2.600 dan batas atas sekitar Rp 2.700 per kilometer, ditambah biaya jasa minimal sekitar Rp 13.000-Rp 13.500 untuk 4 km pertama.
Ojek online telah menjadi bagian dari ekosistem keseharian masyarakat di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Dalam satu hari masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari transportasi umum, mereka harus naik ojek online terlebih dahulu dengan ongkos maksimal Rp50.000 sekali perjalanan.
Hal tersebutlah yang membuat pengeluaran ongkos transportasi lebih besar dari total biaya hidup.
Editor : Erina Faiha