Bantentv.com – Pemerintah pusat menetapkan 11 daerah irigasi di Kabupaten Pandeglang masuk dalam program nasional rehabilitasi jaringan irigasi tahun 2025.
Program ini menjadi bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2025 yang menekankan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi di seluruh Indonesia.
Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Irigasi dan Rawa serta Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau–Ciujung–Cidurian (BBWSC3) atas dukungan penuh dalam pelaksanaan program tersebut.
“Harapan kami, program ini dapat mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi di Pandeglang. Masih banyak infrastruktur yang perlu diperbaiki secara bertahap, dan dengan sinergi semua pihak, insyaAllah bisa terlaksana,” ujar Dewi saat acara sosialisasi program di Hotel Horison Altama, Jumat, 3 September 2025.
Baca Juga: Bupati Dewi Apresiasi Bantuan Alsintan dari DPR-RI: Tingkatkan Produksi Pertanian di Pandeglang
Berdasarkan data Permen PU No. 14/PRT/M/2015, Kabupaten Pandeglang memiliki 618 daerah irigasi, namun sebagian besar infrastrukturnya mengalami kerusakan.
Untuk itu, Pemkab Pandeglang secara rutin melakukan rehabilitasi agar fungsi layanan air tetap berjalan dan produktivitas pertanian meningkat.
Melalui Sistem Informasi Pengusulan Irigasi (SIPURI), Pemkab Pandeglang telah mengajukan sejumlah prioritas.
Dari total usulan, terdapat delapan daerah irigasi kewenangan kabupaten dan tiga kewenangan provinsi yang kini masuk dalam program nasional. Beberapa di antaranya yakni Daerah Irigasi Pasir Eurih (Cipeucang), Cisata (Cisata), Cilemer (Picung), Citumenggung (Cikedal), Cukang Sadang (Pagelaran), Cilembur I (Karangtanjung), Cibakul (Jiput), Cidahu Hilir (Cikedal), Cipinang Bulu (Sumur), Cibayawak (Mandalawangi), serta Ciseusuepan (Mandalawangi).
Dukungan Balai Besar Wilayah Sungai
Kepala BBWS Cidanau–Ciujung–Cidurian, Dedi Yudha Lesmana, menegaskan bahwa program rehabilitasi ini membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan.
“Tujuannya jelas, yaitu memperbaiki infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Dengan begitu, kesejahteraan petani meningkat dan swasembada pangan bisa didorong lebih kuat,” ungkap Dedi.
Ia menambahkan, masyarakat perlu mengetahui adanya program ini karena aktivitas pekerjaan akan berdampak langsung pada kegiatan pertanian.
Dari 11 daerah irigasi yang masuk program, sebagian besar sudah berjalan, sementara lainnya masih tahap persiapan. Seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada akhir Desember 2025.