Serang, Bantentv.com – DPRD Kota Serang menaruh perhatian serius terhadap data informasi publik pada situs Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Diskominfo Kota Serang yang dilaporkan eror tidak bisa diakses.
Hal ini dipicu kekhawatiran akan terganggunya pelayanan terhadap informasi publik.
Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto dalam keterangannya menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan oleh dDinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), untuk mengidentifikasi titik lemah sistem.
Politisi Nasdem itu mendesak agar perbaikan sistem keamanan dilakukan secara cepat dan tepat.
Menurutnya, di era teknologi saat ini, pemulihan data seharusnya bukan menjadi kendala yang berarti asalkan mitigasi dilakukan dengan benar.
”Segera evaluasi di mana kesalahan, perbaiki. Perkuat sistem pengamanannya, dan kalau pun terjadi, pulihkan kembali data-data itu. Jangan sampai ini mengganggu pelayanan publik,” tegasnya saat diwawancarai awak media, Rabu 18 Maret 2026.
Baca Juga: Data PPID Dilaporkan Hilang, Diskominfo Kota Serang Akui Gangguan Server
Roni menambahkan, jika kendala utama terletak pada keterbatasan infrastruktur atau anggaran, DPRD siap memberikan dukungan penuh.
“Kalau butuh anggaran kita support. Yang penting pelayanan publik jangan terganggu,” imbuhnya.
Guna mendapatkan klarifikasi yang jelas, Roni mengatakan pihak DPRD Kota Serang berencana mengundang pihak Diskominfo untuk duduk bersama.
Pertemuan ini bertujuan untuk mencari tahu apakah gangguan tersebut murni karena masalah teknis, faktor manusia (human error), atau memang sistem yang sudah usang dan perlu diperbarui.
”Kita undang dan kita minta jangan terjadi kembali. Kami ingin tahu juga apa kendalanya, apakah karena human error kali, atau karena sistem, atau memang perlu di-upgrade,” jelasnya.
Saat disinggung mengenai adanya unsur kelalaian dalam mitigasi pengamanan data, pihak DPRD belum memberikan jawaban pasti.
Menurutnya, kepastian penyebab gangguan baru akan diketahui setelah adanya pertemuan resmi dengan pihak dinas.
”Kami belum tahu apakah unsurnya tadi karena kelalaian, atau karena jaringan error, atau yang lain. Itu akan diketahui setelah kami ketemu dengan dinas terkait dan menemukan titik masalahnya. Insyaallah jadi atensi,” pungkasnya.
Persoalan ini menjadi sorotan tajam mengingat keamanan data adalah pondasi utama dalam keterbukaan informasi publik dan kelancaran birokrasi digital di masa sekarang.