Serang, Bantentv.com – Perubahan sistem penerimaan siswa baru di Banten dari PPDB ke SPMB tahun ini memicu kebingungan luas. Meski hanya berganti istilah, substansi baru yang tidak tersosialisasi dengan baik membuat masyarakat kaget. Pergeseran dari zonasi jarak ke domisili berbasis nilai mengubah cara anak diterima di sekolah, namun informasi itu nyaris tak sampai ke warga.
“Dulu adu jarak. Rumah nempel tembok sekolah, pasti masuk. Sekarang adu nilai, dan ini tidak dijelaskan secara masif,” jelas Anggota Komisi V DPRD Banten, Dr. M. Ali Taufik.
Akibatnya, gejolak muncul di beberapa daerah, termasuk Tangerang Selatan, yang sempat diwarnai penyegelan sekolah dan aksi protes orang tua. “Kebijakan berubah, tapi informasinya tidak sampai. Dari situ lahir miskomunikasi, ya wajar terjadi protes,” tambahnya.
Menurut Ali, akar masalah hampir selalu karena lemahnya sosialisasi. “Setiap program, masalahnya balik lagi ke sosialisasi. Dinas harus lebih agresif memaksimalkan media sosial, bukan hanya kumpulkan warga,” tegasnya.
Di tengah kegaduhan SPMB, program sekolah swasta gratis menjadi penyeimbang. Bagi siswa yang gagal masuk sekolah negeri, opsi ini menawarkan alternatif setara tanpa biaya.
“Sekolah swasta banyak yang bagus, bahkan lebih unggul dari negeri. Dan sekarang gratis. Jadi masyarakat punya jalan keluar,” kata Ali. Pemerintah daerah menyediakan dua pintu: kapasitas terbatas di sekolah negeri, dan sekolah swasta gratis yang dibiayai APBD. “Dua-duanya gratis. Ini solusi dari pemerintah,” ujarnya.
Terkait laporan di lapangan, Ali menyinggung masih ada sekolah swasta yang memungut biaya pendaftaran meski seharusnya tidak. Beberapa kasus sedang ditindaklanjuti Dinas Pendidikan karena miskomunikasi dan menunggu keputusan pengembalian dana.
“Sekolah-sekolah juga menunggu pencairan dana yang bertahap, jadi sempat muncul kecurigaan soal jumlah yang cair. Padahal APBD perubahan baru diketok,” jelasnya.
Meski masih banyak perbaikan, Ali menekankan program sekolah gratis harus dipertahankan dan diarahkan lebih matang. DPRD bahkan mendukung peningkatan besaran subsidi selama kondisi keuangan daerah memungkinkan. Di ujung perbincangan, ia mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dan perhatian generasi muda pada pendidikan: “Jangan sampai Indonesia Emas berubah jadi Indonesia Cemas. Kuncinya ada di kualitas pendidikan hari ini,” tutupnya. (Adv)