Serang, Bantentv.com – Ratusan pengemudi angkot dari Kabupaten Serang dan Kota Serang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jalan Syekh Nawawi Albantani, Kota Serang.
Para pengemudi menyuarakan kekecewaan terhadap program Trans Banten yang dinilai menyebabkan penurunan pendapatan mereka secara signifikan.
Aksi berlangsung pada Rabu siang dengan pengawalan aparat keamanan. Para supir angkot membawa berbagai poster berisi tuntutan agar pemerintah segera mengevaluasi pelaksanaan trayek Trans Banten yang hingga kini masih digratiskan.
Baca Juga: Hari Ini Trans Banten Resmi Beroperasi, 14 Rute Bisa Warga Nikmati Gratis Hingga Akhir Tahun
Mereka menilai kebijakan tersebut menggerus sumber penghasilan pengemudi lokal.
Koordinator aksi, Geri Wijaya, menjelaskan bahwa sejak beroperasinya Trans Banten, kondisi ekonomi para pengemudi angkot makin terpuruk.
Ia mengungkapkan, sebelumnya mereka bisa memperoleh penghasilan harian antara Rp300 ribu hingga Rp350 ribu, namun kini hanya berkisar sekitar Rp60 ribu per hari.
“Kami harap pemerintah provinsi bisa mengevaluasi, mengkaji ulang program pengadaan Trans Banten yang merugikan para supir angkot ini,” ujar Geri.
Menurutnya, penurunan pendapatan ini terjadi karena banyak penumpang yang beralih ke layanan Trans Banten yang masih digratiskan hingga Desember 2025.
Ia menilai pemerintah kurang memperhatikan keberlangsungan nasib para pengemudi angkot yang selama ini menjadi tulang punggung transportasi masyarakat.
Aspirasi massa aksi diterima langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo.
Ia menyatakan akan menampung seluruh masukan dari para pengemudi dan menindaklanjuti dengan kajian teknis serta pembahasan bersama pihak terkait.
Mereka juga meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Banten untuk memfasilitasi pertemuan langsung antara perwakilan pengemudi dengan Gubernur Banten, Andra Soni.
“Kami juga menginginkan Kepala Dinas yang hari ini menemui kami untuk bisa memfasilitasi pertemuan dengan Gubernur Andra Soni. Kami akan menyusun draft kajian akademik, yang di dalamnya termaktub legal standing yang jelas, tuntutan, dan win-win solution,” lanjut Geri.