Bantentv.com – Seluruh kepala daerah di Provinsi Banten menunjukkan kekompakan dalam mewujudkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai standar nasional.
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, kehadiran lengkap seluruh kepala daerah se-Banten mencerminkan keseriusan daerah dalam menyukseskan pelaksanaan program MBG.
“Kami hadir lengkap dari provinsi hingga kabupaten dan kota. Ini bukti komitmen kami agar program MBG benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Banten,” ujar Andra, usai menghadiri Konsolidasi Regional Peningkatan Tata Kelola Program MBG di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin, 13 Oktober 2025.
Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana itu diikuti oleh kepala daerah dari Provinsi Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, dan seluruh bupati serta wali kota se-Banten.
Andra Soni menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran strategis. Mereka memastikan setiap SPPG berjalan transparan, efisien, dan sesuai standar yang ditetapkan oleh BGN.
Baca Juga: Program MBG di Pandeglang, Disambut Antusias Para Siswa
“SPPG harus terbuka dan memenuhi standar. Provinsi, kabupaten, dan kota punya tanggung jawab memastikan semuanya berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
SPPG berfungsi sebagai pusat produksi, distribusi, dan pengawasan makanan bergizi yang akan disalurkan kepada penerima manfaat.
Dengan penerapan standar pelayanan nasional, penyediaan dan distribusi makanan bergizi diharapkan berlangsung efektif dan tepat sasaran.
Satgas MBG Diperkuat untuk Percepatan Lapangan
Lebih lanjut Andra menyampaikan, untuk mempercepat pelaksanaan program di lapangan, Pemprov Banten telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG. Satgas ini dipimpin Sekda Deden Apriandhi.
“Satgas ini bertugas mempercepat pelaksanaan di lapangan,” jelas Andra.
Baca Juga: Hadiri Rapat Konsolidasi Regional, Pemkab Pandeglang Tegaskan Dukungan pada MBG
Ketika program berjalan penuh, pelaksanaan MBG di Banten akan melibatkan sekitar 1.300 SPPG. Ini termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota wajib memastikan seluruh SPPG di wilayah 3T dapat beroperasi dan melayani masyarakat setiap hari.
“Daerah 3T tetap menjadi perhatian. Penanganannya harus khusus agar masyarakat di sana bisa terlayani setiap hari,” tambahnya.
Perhatian untuk Masyarakat Adat Baduy
Dalam kesempatan itu, Gubernur Andra Soni juga menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap masyarakat adat Baduy. Mereka memiliki hak yang sama dalam menerima manfaat program MBG.
“Masyarakat adat Baduy harus kita pikirkan dan laporkan karena ini menyangkut hak mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi antara Pemprov Banten, pemerintah kabupaten dan kota, serta jajaran BGN terus berjalan intensif. Ini termasuk dengan dukungan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai motor penggerak di daerah.
BGN Siapkan Rp 335 Triliun untuk Dukung Program MBG Nasional
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa program MBG merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan gizi nasional.
BGN telah menyiapkan sistem pendukung teknis di seluruh daerah. Mulai dari pengadaan rapid test untuk pengawasan bahan pangan hingga pendampingan juru masak profesional di setiap SPPG.
Baca Juga: Cara Dapatkan SLHS untuk Syarat Dapur MBG
“Kami menyiapkan sistem yang terstandar, termasuk rapid test dan pendampingan juru masak profesional di setiap SPPG,” ungkap Dadan.
Selain itu, BGN menugaskan 5.000 juru masak profesional. Mereka bertugas mendampingi SPPG baru agar seluruh tahapan pengolahan makanan memenuhi standar keamanan pangan.
Pada tahun 2026, BGN menyiapkan anggaran nasional sebesar Rp 335 triliun untuk mendukung pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.
“Anggaran tahun 2026 sudah disiapkan, Rp 268 triliun ditambah Rp 67 triliun cadangan, total Rp 335 triliun,” jelasnya.
Acara konsolidasi ditutup dengan pembacaan ikrar bersama oleh seluruh kepala SPPG, ahli gizi, mitra, dan perwakilan yayasan SPPG sebagai simbol penguatan tata kelola program MBG di tingkat daerah.