Serang, Bantenttv.com – DPRD Kota Serang membagikan pengalaman dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada DPRD Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dalam kunjungan kerja yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Serang.
Kunjungan ini membahas pengawasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah, yang dinilai menjadi faktor penting dalam meraih predikat WTP selama delapan tahun berturut-turut dari BPK Provinsi Banten.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Serang, Erna Yuliawati, menegaskan bahwa transparansi anggaran menjadi kunci dalam pencapaian tersebut.
“Transparansi anggaran harus jelas. Di LKPJ dibentuk tim pansus, lalu dibahas bersama Badan Anggaran, dipelajari, disepakati, dan disetujui dengan catatan konstruktif untuk perbaikan. Saat disampaikan ke BPK, semua sudah sesuai standar akuntansi sehingga meraih WTP,” jelas Erna, Kamis 17 Juli 2025.
Erna, yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS, menekankan bahwa predikat WTP bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bentuk prestise dan tanggung jawab atas penggunaan APBD secara akuntabel.
“Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang sesuai standar, dan transparan berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Erna juga memberi masukan kepada DPRD Bengkayang terkait upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mendorong pembukaan investasi serta optimalisasi retribusi dan pajak daerah.
“PAD mereka masih rendah. Kami juga menyampaikan wacana membentuk BUMD Pasar, yang nantinya bisa menjadi penyumbang PAD,” tuturnya.
Ia menambahkan, evaluasi terhadap OPD penghasil perlu dilakukan untuk memastikan kontribusi pendapatan sebanding dengan besarnya anggaran yang telah dialokasikan pemerintah.
“Ini penting agar setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah bisa berdampak nyata terhadap penerimaan daerah,” katanya.
Menanggapi keluhan terkait dana bagi hasil, Erna mendorong agar DPRD Bengkayang terus membangun komunikasi politik yang produktif dengan pemangku kepentingan.
“Kami sarankan agar komunikasi politik diperkuat agar dukungan pusat bisa lebih maksimal,” imbuhnya.
Ia berharap kunjungan tersebut menjadi sarana saling belajar dalam upaya memajukan daerah masing-masing.
“Bagi kami, ini bukan sekadar kunjungan seremonial, tapi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kinerja lembaga legislatif dan tata kelola keuangan daerah,” pungkasnya.
Editor: AF Setiawan