Bantentv.com – Pemerintah bakal berencana menjalankan subsidi tiket Kereta Rel Listrik (KRL) dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di tahun 2025. Wacana tersebut sudah termaktubkan dalam Buku Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dengan biaya sebesar Rp7,96 triliun.
Dalam dokumen RAPBN, dana tersebut diperuntukan untuk mendukung perbaikan kelasa ekonomi bagi anggkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek. Salah satu perbaikan yang dilakukan dengan mengubah sistem pemberian subsidi di tahun depan.
Meski baru wacana, namun hal tersebut sudah membuat cemas masyarakat yang menggunakan KRL sebagai moda transportasi utama mereka dalam berkegiatan setiap harinya. Pasalnya, jika wacana tersebut terealisasi mereka yang biasa menggunakan KRL akan diperlakukan berbeda tarifnya.
“Menurutku kebijakan ini paling gak make sense. Negara lain berlomba-lomba memsubsidi dan memperbaiki transportasi umum agar masyarakatnya betah naik transportasi umum, di Indonesia malah subsidinya dikotak-kotakan,” ujar salah satu masyarakat pengguna KRL dikutip dari CNN Indonesia.
Sementara itu, dilansir dari Antara, Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, rencana penerapan tarif subsidi untuk KRL Jabodetabek berbasis NIK sudah direncanakan pada 2023. Tujuannya untuk subsidi transportasi lebih tepat sasarannya.
“Kita lihat nanti, kita lihat hasil pembahasannya seperti apa, perlu konsultasi publik, melihat dinamika, dan respons dari stakeholder,” kata Adita yang dilansir dari Antara.
Adita mengungkapkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah mempunyai sistem yang baik. Oleh karena itu jika diberlakukan subsidi tarif berbasis NIK pada KRL, dirinya menjamin akan meningkat juga fasilitas pada kereta dan stasiun.
Wacana ini ramai setelah ada pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.
Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api sebesar Rp4,79 triliun yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek. (erina/red)
 dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di tahun 2025.){kind=link}