Jakarta, Bantentv.com – Kantor Pertanahan Kota Cilegon menerima penghargaan berupa predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kantor Pertanahan Kota Cilegon menjadi salah satu dari 46 satuan kerja daerah yang dianugerahi predikat WTAB Tahun 2024.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri ATR/BPN kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon, Elfidian Iskariza, S.T., M.H., C.Med. QRMP, dan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Sudaryanto, S.H., M.M., beserta jajaran dalam sebuah acara di Birawa Assembly Hall, Bidakara Hotel, Jakarta Selatan, Selasa 20 Agustus 2024, sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan Zona Integritas Sistematis Lengkap Berkelanjutan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Hadir dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, mewakili Menteri PANRB Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, seluruh Kepala Kanwil BPN se-Indonesia, serta sejumlah Kepala Kantah kabupaten/kota.
Menteri ATR/BPN AHY menegaskan bahwa predikat WTAB adalah langkah awal menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK dan WBBM), dengan tujuan utama menghadirkan pelayanan publik yang semakin akuntabel, transparan, profesional, dan melayani. “WTAB bukan hanya sekadar formalitas, tapi landasan kokoh dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kita,” ujar AHY.
Ia juga mengungkapkan Zona Integritas yang disematkan kepada instansi Pemerintah bukan hanya formalitas saja.
“Tidak boleh juga hanya sekadar menjadi jargon semata, tapi memang karena kita membutuhkan landasan yang kokoh dalam pelaksanaan tugas dan pengabdian kita di mana pun berada, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota,” kata Menteri AHY dalam sambutannya.
Predikat diberikan sebagai salah satu penilaian yang dilakukan secara internal sekaligus sebagai syarat pengusulan satuan kerja untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Dalam mengimplementasikan Zona Integritas, Menteri AHY mengatakan tentu tidak mudah karena banyaknya tantangan di lapangan. Oleh sebab itu, ia merasa harus memberikan apresiasi secara khusus kepada satuan kerja yang telah sungguh-sungguh menghadirkan Zona Integritas di wilayahnya.