Minggu, Juli 14, 2024
BerandaBeritaTiga Desa di Banten Diusulkan Sebagai Desa Percontohan Antikorupsi

Tiga Desa di Banten Diusulkan Sebagai Desa Percontohan Antikorupsi

Serang, Bantentv.com – Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan tiga Desa sebagai percontohan antikorupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Usulan tersebut disampaikan Inspektorat Provinsi Banten pada saat Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2023 dengan tema “Berawal Dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas Dari Korupsi” yang berlangsung di JS Luansa Hotel Jln. H.R Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, Selasa 18 Oktober 2022.

Plt Inspektur Daerah Provinsi Banten Usman Assiddiqi Qohara mengungkapkan Desa Antikorupsi tersebut merupakan salah satu program unggulan KPK RI Tahun 2023.

“Oleh karena itu Pemprov Banten mengusulkan 3 Desa sebagai nominasi percontohan Desa Antikorupsi,” kata Usman.

Dijelaskan Usman, adapun desa yang diusulkan sebagai Percontohan Desa Antikorupsi kepada KPK tersebut atas usulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten. Ketiga desa tersebut adalah Desa Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang, Desa Bandung Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang dan Desa Gunungbatu Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak.

“Kami berharap, dengan adanya Desa Percontohan Antikorupsi,  dapat terciptanya tata kelola pemerintahan Desa yang berintegritas, akuntabel, transparan dan bebas korupsi, kolusi serta nepotisme,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Banten Enong Suhaeti mengungkapkan, sebelum mengusulkan Desa Percontohan Antikorupsi, DPMD Provinsi Banten  berkomunikasi dan mengirimkan surat ke Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mengusulkan Desa yang menjadi projek percontohan Desa Antikorupsi. “Awal September kemarin kita telah mengirimkan surat ke Pemkab Tangerang, Lebak dan Pandeglang untuk mengusulkan desa percontohan Antikorupsi,” ungkapnya.

Enong menambahkan, terdapat beberapa indikator Desa Antikorupsi tersebut terdiri dari penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan kearifan lokal. (red)

TERKAIT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

DIBAGIKAN

KOMENTAR