Serang, Bantentv.com – Wendi Ruspiandi didakwa korupsi perkara Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Bjb tahun 2013. Mantan Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Bjb Ciledug, Kota Tangerang ini bersama seorang pengusaha bernama Bhudiwan telah melakukan tindakan korupsi, sehingga bank milik Pemerintah Jawa Barat itu mengalami kerugian Rp8,1 miliar.
Dalam berkas dakwaan, kasus itu bermula saat terdakwa Bhudiwan datang menemui Wendi dengan mengatakan dirinya membutuhkan dana untuk keperluan suatu proyek pada Maret 2013.
Di pertemuan tersebut, Wendi kemudian memberikan solusi terhadap Bhudiwan mengajukan program penyaluran dana KPR Bjb dengan sayarat memberikan jaminan untuk mendapatkan dana tersebut dengan capat.
Selain bisa membantu pendanaan Bhudiwan, Wendi selaku kepala cabang bakal mendapatkan pemilaian positif dari pimpinannya di Bjb.
“Bhudiwan kemudian segera mengajukan KPR dengan dibantu Wendi. Ia mengajukan 3 permohonan KPR atas nama dirinya dan 2 anaknya yaitu Jzuan Ahla Baghdadi dan Riehan Ahla Urduni,” kata JPU Kejari Tangerang, Franz Magnis dikutip dari berkas dakwaan, Rabu, 31 Januari 2024.
Tiga permohonan KPR itu digunakan atas nama terdakwa Bhudiwan untuk membeli rumah seluas 205 m2 yang berlokasi di BSD City, Pavilion Residence, atas nama Jzuan Ahla Baghdadi untuk membeli rumah seluas 209 m2 di Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dan terakhir atas nama Riehan Ahla Urduni untuk membeli 2 rumah di Kelurahan Cileunyi Kulon, Kecamaan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
Dengan total jumlah dari tiga pengajuan KPR sebesar Rp9 miliar rupiah yang kemudian diterima oleh terdakwa Wendi.
“Untuk Jaminan atau agunan dari 3 KPR tersebut yaitu Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tanah No.03978/H1/PPHK/IV/20123/2 antara pihak Budiman Rachmat selaku pihak pertama dengan Budhiwan selaku pihak kedua,” ujarnya.
Namun dari tiga permohonan pengajuan KPR tersebut, Bhudiwan tidak menyertakan berkas hasil Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sesuai syarat standar operasional prosedur (SOP) Bank Bjb dalam kredit pinjaman.
“Untuk menutupi kekurangan persyaratan tersebut, Budhiwan menyerahkan hasil appraisal KJPP Agus, Firdaus dan rekan yang palsu,” katanya.
Dokumen KJPP palsu itu kemudian digunakan Wendi untuk tetap memproses penyetujuan permohonan KPR Bhudiwan. Padahal, hal itu melanggar Ketentuan SOP Bank Bjb KPR Nomor 382/SK/DIR-KPR & MORTGAGE/2012 tanggal 23 Juli 2012.
