Bantentv.com – Sebanyak 3.000 orang yang terdiri dari pensiunan dan buruh mitra PT Pos Indonesia (Persero) akan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada Selasa, 3 Juni 2025.
Aksi ini dipimpin oleh Partai Buruh serta Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan para pensiunan dan pekerja.
Massa dari berbagai wilayah Jabodetabek direncanakan memulai aksinya pada pukul 10.00 WIB dari Kantor Kementerian BUMN, kemudian bergerak menuju Istana Negara dan Gedung DPR RI.
Dalam aksi ini, mereka mengusung tiga tuntutan utama, sebagaimana yang dilansir dari Tempo. Tuntutan tersebut disampaikan oleh Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.
Baca juga: Buruh di Lebak Dukung Wacana Penghapusan Sistem Outsourcing
Pertama, para Buruh mendesak pemerintah dan manajemen PT Pos Indonesia untuk membatalkan kebijakan penghapusan berbagai tunjangan bagi para pensiunan. “Tunjangan ini bukan hadiah, tapi hak yang telah diperoleh dengan kerja keras dan pengabdian puluhan tahun. Menghapusnya adalah bentuk penghianatan terhadap jasa para pensiunan,” tegas Said.
Beberapa tunjangan yang dipersoalkan meliputi Tunjangan Pensiun (TP), Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), sumbangan iuran BPJS Kesehatan, dan uang duka.
Kedua, mereka menuntut diakhirinya sistem kemitraan yang diterapkan di perusahaan. Sistem ini dinilai menyulitkan pekerja dan membuka peluang perusahaan untuk menghindar dari kewajiban memberikan hak-hak normatif. “Kemitraan ini hanyalah bentuk baru perbudakan modern. Kami menuntut pekerja mitra harus diangkat menjadi karyawan tetap dengan hak normatif penuh di PT Pos,” ujar Said.
Tuntutan terakhir adalah penghentian sistem outsourcing serta penolakan terhadap skema Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) dalam program BPJS Kesehatan.
Menurut para Buruh, outsourcing hanya memperlemah perlindungan pekerja dan bertentangan dengan janji Presiden terpilih. “Tuntutan penghapusan outsourcing ini selaras dengan janji Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam pidato May Day 1 Mei lalu yang menegaskan komitmennya untuk menghentikan praktik outsourcing yang merugikan pekerja,” ungkap Said.
Mereka juga menyuarakan kekhawatiran atas sistem KRIS yang dianggap dapat memperpanjang waktu antrean bagi pasien dan berpotensi meningkatkan iuran serta mengurangi akses terhadap kamar rawat inap.
Para Buruh berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera merespons tuntutan tersebut demi keadilan dan kesejahteraan seluruh pekerja, baik aktif maupun yang telah pensiun.
Siti Anisatusshalihah