Sementara Kepala Distan Provinsi Banten Agus M. Tauchid mengatakan, terhadap persoalan itu, Pemprov Banten akan mengambil jalan yang terbaik untuk semua pihak. Menurutnya, Perpadi dengan data yang dikumpulkan dari lapangan, serta PT. WPI dengan data yang dimilikinya berbeda jauh. Oleh karena itu, apa yang mereka aspirasikan tersebut akan ditampung dan langsung disampaikan ke Pj Gubernur Banten.
“Saya lihat ada perbedaan data, kami menyebutnya deadlock. Deadlock disitu dari pihak perhimpunan penggilingan dari versi data yang mereka sampaikan, ia berbicara fakta data di lapangan. PT Wilmar juga bersikukuh juga dengan data yang juga up to date dan tentunya. Kami disini beserta Pj Gubernur yang ditugaskan, bersama Pak Babar (Kadisperindag), Ibu Aan (Kadis Ketapang), dan Agus Wintono (Kepala Dinas Koperasi dan UKM), mendadak kan kita satu tim yang sama soal industri perberasan di Banten. Kami disini bukan pengambil keputusan, tapi bagaimana pun juga aspirasi dari kedua belah pihak akan kami tampung dan akan melaporkan ke Pj Gubernur untuk mencari solusinya,” kata Agus.
Diberitakan sebelumnya ribuan massa yang tergabung dalam komunitas Perdadi Banten menggelar aksi unjuk rasa di PT WPI yang berlokasi di Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang pada Rabu, 30 Agustus 2023 lalu. (hendra/red).
