Serang, Bantentv.com – Rumitnya sebuah sistem dan tatanan pemerintahan saat ini diakui oleh Ketua Komisi IV DPRD Banten, Muhammad Nizar.
Menurutnya seharusnya kerumitan tersebut dapat dieliminasi dan diganti dengan sistem yang lebih mudah agar program untuk masyarakat segera tersampaikan.
Nizar menekankan pentingnya kepemimpinan yang peka dan bisa bekerja dengan cepat alias tidak lambat. Nizar mencontohkan, dimana Provinsi Banten yang memiliki APBD cukup besar, bahkan lebih besar dari Lampung. Namun menurutnya kemajuannya justru dinilai sama.
“Seharusnya dengan anggaran yang sama, Banten lebih maju dong,” ujar Fraksi Gerindra ini.
Selain itu, Nizar menyoroti ketimpangan pembangunan yang masih terjadi. Dua puluh empat tahun Banten berdiri, tapi disparitas Banten Selatan belum juga teratasi. Sehingga Nizar menilai proses pembangunan di Banten tersebut berjalan dengan lambat.
“24 tahun harusnya sudah lulu kuliah, ibaratnya. Di usia itu justru belum ada kemajuan yang berarti,” tandas Nizar.
Cita-cita lahirnya provinsi Banten padahal menurut Nizar adalah keinginan agar percepatan pembangunan bisa terlaksana. Inilah peran serta Pemerintahan yang kuat didukung dengan legislatif dan lainnya perlu sinkronisasi agar percepatan pembangunan terwujud.
“Pembangunan infrastruktur yang tidak merata juga bisa menghambat perekonomian daerah. Ditambah belim lahi rumitnya birokrasi. Nah ini yang perlu diperhatikan,” lanjut politisi partai Gerindra itu.
“Untuk mempercepat proses pembangunan itu kan dibutuhkan anggaran. Dan anggaran itu bisa didapat dari PAD dan bantuan dari pusat,” kata Nizar.
Untuk itu Nizar mendorong agar Pemprov Banten dan kepala daerahnya mampu melobi ke pemerintahan pusat agar anggaran dari pusat yang digelontorkan bisa dipergunakan sebaik mungkin untuk proses pembangunan di Banten.
“Harus ada komunikasi yang baik antara kepala daerah dengan pemerintah pusat, ini penting,” ujar Nizar.
Nizar juga mendorong perlu adanya inovasi kepemimpinan, dimana Gubernur atau kepala daerah dituntut berinovasi melakukan terobosan program pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat itu sendiri. (adv)
