 dan distribusinya di daerah sulit di Pandeglang.){kind=link}
Serang, Bantentv.com – Topografi Pandeglang yang membentang dari pesisir hingga pegunungan kembali mencuat dalam perbincangan di Podcast DPRD Banten bersama Banten TV.
Di ruang dialog yang mengalir lugas, Anggota Komisi II DPRD Banten, Lukman Nul Hakim, mengurai persoalan yang selama ini kerap terlewat dalam diskusi publik. Yaitu, bagaimana memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan efektif di kabupaten seluas Pandeglang.
Lukman tak menutup-nutupi fakta bahwa MBG tak bisa dikelola dengan pola baku seperti di wilayah perkotaan. Jarak antardesa yang berjauhan, infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya layak, hingga karakteristik tiap kecamatan yang berbeda-beda, membuat model distribusi harus dirancang secara khusus.
“Dalam setahun saja saya belum bisa mengunjungi semua kecamatan. Itu ilustrasi betapa luas dan beragamnya wilayah Pandeglang,” ujarnya.
Baca Juga: DPC PKB Pandeglang Laporkan Eks Sekjen PKB Lukman Edy ke Polisi
Sebuah pernyataan yang menggambarkan langsung tantangan distribusi pangan ke sekolah-sekolah di wilayah tersebut.
Dari keterbatasan medan itulah muncul gagasan yang ia dorong berupa model distribusi diferensial. Pandeglang, dengan kondisi geografisnya, membutuhkan strategi yang tidak seragam, mulai dari kecamatan yang mudah diakses hingga wilayah pegunungan dan pesisir yang menuntut waktu tempuh lebih lama.
Lukman menilai keberadaan dapur satelit di titik-titik strategis akan menjadi penopang utama. Dari dapur inilah bahan pangan dapat disiapkan sebelum dikirim ke sekolah terdekat, meminimalkan risiko keterlambatan maupun penurunan kualitas makanan.
Tak berhenti di situ, ia menyinggung kebutuhan anggaran tambahan bagi wilayah terpencil. Biaya logistik yang melonjak karena akses jalan yang sulit tidak bisa disamakan dengan wilayah perkotaan.
“Kalau penyedia makanan di kota hanya butuh satu kali pengiriman, di daerah pedesaan bisa dua atau tiga kali lipat karena akses jalan. Ini harus dihitung,” tambahnya.
Bagi Lukman, prinsipnya sederhana namun tegas, yaitu kesetaraan layanan. Ia menolak anggapan bahwa siswa di daerah terpencil harus menerima kualitas MBG yang lebih rendah hanya karena persoalan geografis.
DPRD Banten, tegasnya, berkomitmen untuk mengawal hal ini agar program MBG tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi betul-betul sampai ke meja makan setiap siswa, tanpa terkecuali. (Adv)